FORUM MEDAN – Suasana khidmat menyelimuti Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jumat (14/8/2026) pagi. Di ruang yang selama ini menjadi tempat lahirnya berbagai kebijakan untuk masyarakat, kini seluruh perhatian tertuju pada satu momen yang sarat makna: mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sejak pukul 08.45 WIB, para tamu undangan mulai memenuhi ruang sidang. Deretan kursi yang biasanya menjadi arena perdebatan dan pembahasan kebijakan berubah menjadi ruang refleksi kebangsaan. Momentum ini menjadi pengingat bahwa di balik dinamika politik dan pemerintahan, terdapat semangat yang sama, yakni menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata.
Rapat Paripurna dibuka dan dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, didampingi para Wakil Ketua DPRD Medan, yakni H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., H. Zulkarnaen, S.K.M., dan Hadi Suhendra, bersama seluruh anggota DPRD Kota Medan. Kehadiran para pimpinan legislatif tersebut mencerminkan komitmen lembaga perwakilan rakyat dalam mengawal nilai-nilai demokrasi yang menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa.
Di antara para tamu yang hadir tampak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap. Turut memenuhi ruang sidang unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan, Ketua TP PKK Kota Medan, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi, Plt Sekretaris DPRD Medan Erisda Hutasoit, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua KPU Kota Medan, Ketua Bawaslu Kota Medan, para camat, tokoh agama, alim ulama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, hingga berbagai elemen undangan lainnya.
Keberagaman latar belakang para peserta menjadi gambaran kecil wajah Indonesia. Pemerintah, legislatif, aparat keamanan, penyelenggara pemilu, tokoh agama, dan masyarakat duduk berdampingan, menyimak pesan-pesan kebangsaan yang disampaikan Presiden RI. Dalam suasana penuh penghormatan terhadap perjuangan para pendiri bangsa, semangat persatuan terasa begitu kuat.
Momentum mendengarkan pidato kenegaraan bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk merefleksikan perjalanan bangsa selama delapan dekade kemerdekaan. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, kemajuan teknologi, hingga dinamika sosial, semangat gotong royong dan persatuan tetap menjadi fondasi utama yang harus dijaga.
Bagi Kota Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, peringatan HUT Kemerdekaan menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita besar bangsa. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan yang merata.
Dari ruang sidang DPRD Kota Medan pagi itu, gema semangat kemerdekaan kembali mengingatkan bahwa perjuangan belum berakhir. Jika dahulu para pahlawan mempertaruhkan jiwa demi merebut kemerdekaan, maka generasi hari ini memikul tanggung jawab untuk menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.
Mengawali paripurna, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan beserta seluruh unsur Forkopimda yang hadir. Selanjutnya, Wong membuka rapat paripurna dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
Dalam sambutannya, Wong mengatakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk mengenang kembali perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan.
“Memerdekaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa merupakan amanah yang harus kita jaga, sekaligus tanggung jawab yang harus kita wujudkan melalui kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Wong.
Wong mengatakan, pelaksanaan kegiatan tersebut juga menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tertanggal 11 Agustus 2026 Nomor B-13/M/S/TU.00.03/08/2026 tentang Pedoman Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026.
Dalam pedoman tersebut, seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat diimbau mengikuti siaran langsung pidato Presiden RI melalui berbagai kanal media, baik televisi, radio maupun media daring. “Maka sebentar lagi kita akan memasuki salah satu agenda utama dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini,” katanya.
Menurut Wong, pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk melihat kembali perjalanan pembangunan nasional, mencermati berbagai capaian yang telah diraih, sekaligus memahami tantangan dan agenda besar bangsa Indonesia ke depan.
“Kesempatan ini juga kita manfaatkan untuk bersama-sama menyimak arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional, sekaligus merefleksikan peran kita di daerah dalam mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan nasional,” ujar Wong seraya mengajak seluruh peserta rapat paripurna mengikuti bersama siaran langsung pidato Presiden RI Prabowo Subianto.
Prabowo Sampaikan Capaian Ekonomi dan Investasi
Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Bersama DPR RI – DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, diawali dnegan sambutan Ketua MPR RI, H Ahmad Muzani.
Sepanjang siaran langsung berlangsung, Wali Kota Medan beserta jajaran yang menyaksikan melalui video conference tampak khidmat menyimak sejumlah poin penting yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, termasuk terkait capaian kinerja pemerintah pusat di bidang ekonomi.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan APBN (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah gejolak geopolitik dan perang dagang global. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mencapai 5,61 persen pada kuartal I dan semester I 2026.
Capaian tersebut disebut menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dapat melampaui 5,4 persen dan mencapai target 6 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi, investasi juga menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional. Pada 2025, realisasi investasi disebut mencapai Rp1.931 triliun dan menyerap 2,7 juta tenaga kerja.
Sementara pada semester I 2026, investasi tercatat mencapai Rp1.010 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,4 juta orang. “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan investasi yang meningkat bukanlah tujuan utama. Tujuan akhir dari berbagai program pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Prabowo.
Presiden juga memaparkan perkembangan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, pemerintah melakukan terobosan melalui pembentukan Danantara untuk melakukan restrukturisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak produktif telah ditutup. Perampingan tersebut disebut berhasil menghemat anggaran negara sekitar Rp50 triliun, dengan potensi penghematan mencapai Rp70 triliun hingga akhir 2026.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN harus menjadi alat perjuangan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Setiap rupiah anggaran negara, menurutnya, harus kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, pendapatan negara Rp3.426 triliun, dengan defisit 2,40 persen terhadap PDB. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen dan inflasi dijaga sekitar 2,5 persen.
Sejumlah program prioritas turut disiapkan, antara lain renovasi 10.000 puskesmas, revitalisasi 441 rumah sakit daerah, serta perbaikan seluruh sekolah yang membutuhkan renovasi paling lambat 2029. Pemerintah juga menargetkan penguatan layanan kesehatan hingga wilayah terpencil melalui ambulans udara.
Di sektor ekonomi, pemerintah akan mendorong kemandirian energi, hilirisasi, optimalisasi aset BUMN, serta pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi 1 Januari 2027.
Prabowo juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan pemberantasan korupsi. Konsolidasi pengadaan pemerintah dinilai berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp360 triliun per tahun dari belanja pengadaan sekitar Rp1.200 triliun.
Presiden menegaskan seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan nasional, sekaligus memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Wong: Pidato Presiden Jadi Pendorong Semangat
Usai mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Wong Chun Sen kembali melanjutkan sambutannya.
Wong berharap berbagai hal yang disampaikan Presiden dapat menjadi pendorong semangat bagi seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Baru saja telah kita ikuti bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Saya berharap pidato tersebut menjadi pendorong semangat bersama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita,” kata Wong.
Dia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Medan, dan seluruh elemen masyarakat.
“Semangat untuk terus memperkuat sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Medan, serta seluruh elemen masyarakat dalam menghadirkan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Afif: Program Presiden Prabowo Selaras dengan Kinerja Pemko Medan
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan Afif Abdillah menilai sejumlah program yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI selaras dengan program kerja Pemerintah Kota Medan.
“Saya melihat apa yang sudah dilaksanakan di Kota Medan banyak yang selaras dengan apa yang tadi disampaikan Presiden. Contohnya Puskesmas. Presiden menyampaikan kalau bisa seluruh Indonesia ada perbaikan atau revitalisasi Puskesmas. Medan kan sudah menganggarkan pada 2026 seluruh Puskesmas untuk direvitalisasi,” ujar Afif usai menghadiri siaran langsung agenda kenegaraan tersebut di Gedung DPRD Kota Medan.
Menurutnya, sejumlah program nasional yang disampaikan Presiden juga berpotensi diakomodasi dalam program Pemerintah Kota Medan pada 2027. Terlebih, DPRD Medan saat ini tengah membahas KUA-PPAS dan RAPBD 2027.
“Jadi, ada beberapa yang tadi disampaikan Pak Presiden yang menjadi program nasional. Bagaimana kita bisa menyelaraskan? Kebetulan memang kita sedang membahas KUA-PPAS dan RAPBD 2027,” katanya.
Selain sektor kesehatan, Afif mengatakan pendidikan juga menjadi perhatian. Menurutnya, pemerataan program pendidikan masih perlu ditingkatkan, terutama di sekolah-sekolah yang membutuhkan dukungan.
“Pendidikan kita kan belum rata ke seluruh sekolah yang membutuhkan. Maka dari itu, kemungkinan di KUA-PPAS kita akan bahas nanti di Badan Anggaran agar bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi program nasional,” jelasnya.
Afif menilai program daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional dapat diintegrasikan untuk memperkuat pelaksanaannya di Kota Medan.
“Walaupun di daerah kita punya program sendiri, mana yang bisa kita ambil untuk partisipasi dalam program nasional, sepertinya arahnya lebih bagus ke sana juga. Jadi, tahun ini kita sudah fokus di kesehatan. Saya rasa untuk Puskesmas, tahun depan kita bisa fokus di pendidikan juga,” ujarnya.
Revitalisasi Puskesmas Jadi Perhatian
Terkait revitalisasi Puskesmas, termasuk fasilitas rawat inap di 21 kecamatan, Afif menjelaskan tidak seluruh Puskesmas di Kota Medan memiliki layanan rawat inap. Sebagian lainnya masih berstatus rawat jalan.
“Tidak semua Puskesmas rawat inap, ada beberapa Puskesmas masih rawat jalan. Tapi memang mengarah kebijakan nasional lebih ke rawat inap sekarang,” ungkapnya.
Dia mengatakan terdapat sejumlah penyakit yang menurut kebijakan nasional tidak harus ditangani di rumah sakit, tetapi dapat ditangani di Puskesmas. Karena itu, penguatan fasilitas Puskesmas dinilai perlu menjadi salah satu fokus Pemko Medan.
“Ada 144 penyakit yang tidak boleh ditangani di rumah sakit, harus ditangani di Puskesmas. Maka itu yang harus menjadi fokus pemerintah kota dalam revitalisasi yang ada sekarang,” katanya.
Afif juga menyebut pada pembahasan tahun sebelumnya terdapat usulan pembangunan tiga Puskesmas baru. Namun, dia belum mengetahui secara rinci perkembangan pembangunan tersebut karena pembahasan KUA-PPAS 2027 belum masuk ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Yang diajukan ke kami tahun lalu ada tiga Puskesmas baru. Mungkin itu kita bisa coba tanyakan nanti bagaimana prosesnya, progresnya, dan apakah rawat inap sudah dimasukkan ke dalamnya,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai lokasi tiga Puskesmas tersebut, Afif mengatakan pihaknya belum melihat secara detail perkembangan pembangunan karena pembahasan masih berlangsung.
“Ada beberapa. Secara detail kemarin belum kita lihat progresnya, karena kondisinya kita lagi bahas,” tuturnya.
“Jadi KUA-PPAS kita belum ke dinas, belum ke masing-masing dinas. Nanti setelah KUA-PPAS kita selesai, kita akan panggil dinas masing-masing, termasuk Perkim. Kita akan tanyakan sampai mana progresnya,” pungkasnya. (Zainul Arifin Siregar/Advertorial)
