FORUM KISARAN | Pembangunan jalan beserta parit yang berada di Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap, Kabupatenb Asahan, sampai saat ini belum juga selesai. Padahal, dana desa yang digunakan berasal dari anggaran tahun 2021, namun hingga saat ini masih saja terbengkalai.
Tidak tanggung tanggung, 4 titik proyek yang dikelola langsung oleh kepala desa tersebut, diperkirakan menelan biaya mencapai 300 juta lebih. Wajar saja warga merasa geram karena sampai saat ini Kades Sei Kamah II, Limin, belum menuntaskan pembangunan tersebut dengan alasan dana belum masuk ke kas desa.
“Katanya begitu, dana desa belum masuk, sampai pekerjanya saat ini belum dibayar. ” ujar Siman (nama samaran) geram.
Siman mengatakan, Kades Limin pun sulit dijumpai dan jarang masuk kantor. Padahal sebagai seorang pemimpin, dia seharusnya bertanggungjawab atas segala masalah yang timbul di desanya. “Sulit untuk menjumpai kades, gimana mau terpilih lagi kalau semua urusan desa bermasalah,” ujar Siman ketus.
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Camat Sei Dadap, Berani Simbolon mengaku sudah menegur Kades Limon bersama BPD dan LPM. Bahkan sudah mengingatkan sang kades untuk segera menyelesaikan tanggung jawab penggunaan dana desa kepada masyarakat.
“Apabila tak ditanggapi, ini bakal berdampak hukum,’ ujar Berani Simbolon.
Apalagi ada informasi bahwa beberapa kegiatan pembangunan drainase dusun 1 dan dusun 3 tahun 2016 sepanjang 160 meter, belum juga dilaksanakan sampai batas waktu tanggal 30 januari 2022 yang dijanjikan sang kades saat rapat dengan BPD.
“Sampai hari ini, satu biji batu pun tak nampak dilapangan. Kemana dana desa tersebut dibuat kades,” tutur salah anggota BPD yang tak ingin disebutkan namanya.
Sebelumnya Camat Sei Dadap Berani Simbolon juga berjanji apabila sampai batas waktu yabg ditetapkan, sang kades juga belum menyelesaikan semua tanggung jawabnya, maka pihak kecamatan akan segera membuat laporan ke APH. “Karena ini menyangkut uang negara,” tegas Berani Simbolon.
Terkait dengan maraknya dana desa yang diduga banyak bermasalah, Kajari Kisaran melalui Kasie Intel J Malau SH mengatakan, akan segera melakukan audit investigasi terkait laporan masyarakat dan media. “Memang banyak laporan yang masuk, nanun kami juga harus kordinasi dengan APIP Asahan,” papar Kasi Intel Kejari Asahan tersebut.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, awak media menemui Kades Limin dikantornya, namun beliau tidak berada di tempat. Hanya bendahara desa Ahmad yang berkantor. Dalam pengakuannya, Ahmad mengatakan proyek tersebut dikelola oleh kepala desa tapi beliau mengakui bahwa ikut serta menandatangani pencairan dana tersebut. “Itu Kades yang tau bang soal dana yang keluar, saya memang menandatanganinya juga, tapi teknis di lapangan itu kades yang tau,” ujar Ahmad singkat. (tim)
