FORUM ASAHAN | Sejak terungkapnya kasus dana desa yang diduga diigelapkan Kepala Desa Sei Kamah II, Limin, aktifitas pelayanan di kantor desa tersebut lumpuh total. Soalnya, sang kades tidak pernah masuk selama lebih 3 bulan. Bahkan warga yang mengurus pelayanan administrasi dan pengurusan berkas lainnya harus menahan kekecewaan.
Salah seorang warga yang namanya tidak ingin disebutkan mengaku sudah hampir 2 minggu lebih mengurus surat tersebut, namun tak kunjung selesai. Padahal surat tersebut sangat penting sehingga tidak selesai urusannya. “Saya datang ke rumah kades, pemilik rumah mengatakan sudah ke kantor, malam baru pulang. Namun, didatangi malam hari, malah dibilang belum pulang. Itulah jawaban yang diterima warga saat berkunjung ke rumah sang kades,” katanya.
Camat Sei Dadap Drs Berani Simbolon mengakui aktifitas kantor Desa Sei Kamah II tidak berjalan efektif selama beberapa bulan ini. “Saya sudah mengintruksikan sekdes, Rahmadansyah Lubis untuk sementara melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa agar pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak terhalang ataupun terhambat akibat kejadian ini,” ujarnya.
Saat ditanya terkait beberapa proyek dana desa tahun 2016 s/d 2021 yang belum selesai, bahkan belum dikerjakan, Berani Simbolon mengatakan pihaknya sudah memanggil kades tersebut, namun sampai sekarang tidak ada kabar dari sang kades. “Saat ditemui di rumah, beliau juga tidak ada di kediamannya,” ucap Berani Simbolon.
Beberapa minggu lalu warga ramai-ramai memulangkan material proyek yang belum selesai ke rumah sang kades dan kekantor kepala desa. Warga kesal mengapa sudah beberapa bulan proyek tersebut tidak juga kunjung selesai.
Sejak perjanjian sang kades dengan warga yang akan menyelesaikan semua proyek bermasalah awal bulan Januari semua selesai, namun janji tersebut tidak ditepati kades sehingga warga kesal. “Apalagi ada dugaan dana desa tersebut sudah tidak ada lagi di kas desa,” ujar warga.
Beberapa pengurus BPD berinisitiatif agar permasalahan sang kades segera diatasi, mengingat pelayanan kepada masyarakat sangat penting. Pengurus BPD akan meminta kepada Camat, terutama Pemdes Kabupaten Asahan, untuk mengambil tindakan dengan segera menonaktifkan kepala desa tersebut sampai masalah selesai. “Apalagi sang kades sudah beberapa kali melakukan tindakan yang tidak terpuji,” ujar anggota BPD Sei Kamah II yang tak ingin namanya disebutkan.
Warga meminta Polres Asahan proaktif untuk mengusut dan memanggil kepala Desa Seikamah II untuk mempertanggung jawabkan ratusan juta dana desa yang tidak jelas penggunaannya. (TIM)







