FORUM STABAT | Informasi tentang adanaya pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas P dan P Kabupaten Langkat sudah menjadi rahasia umum. Kepala sekolah (Kasek) SD dan SMP merasa gerah atas hal tersebut. Pun begitu, Kadis P dan P Kabupaten Langkat Dr H Saiful Abdi SH SE MPd tetap menepisnya.
Melalu pesan singkatnya, Saiful Abdi mengatakan, Kasek SD dan SMP bukanlah jabatan. Jadi, tidak mesti dilantik setelah pengangkatannya. “Itu bukan jabatan, jadi gak mesti dilantik. Tentang adanya kutipan, saya tidak tau,” ketusnya singkat, Kamis (7/7) malam.
Terpisah, informasi yang diterima redaksi media ini dari Kasek SD mengatakan, kutipan untuk menjadi pimpinan di sekolah adalah benar adanya. Setiap yang mau jadi Kasek dikenakan biaya Rp200 ribu dikalikan jumlah siswa di sekolah yang bersangkutan.
“Kejadian OTT pungli dana BOS tahun – tahun sebelumnya nampaknya tak dijadikan pelajaran. Semoga aja ada efek jera. Kami juga berharap, tak ada lagi segala bentuk pungli di Dinas P dan P Langkat ini,” terang narasumber sembaari meminta hak tolaknya.
Diinformasikan, para pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Langkat juga mengeluh. Mereka diarahkan dinas untuk membeli alat permainan edukatif (APE) ke rekanan tertentu. Harganya pun cukup fantastis.
“Kami diarahkan untuk belanja APE kepada rekanan yang ditunjuk dinas. Kami harus membayar Rp80 ribu untuk kualitas barang yang jauh di bawah standar. Padahal, dana yang kami terima seharusnya dimanfaatkan secara swakelola,” ketus narasumber kesal.
