OPINI  

Razia Jukir Liar Bukan Solusi!

main qimg f5e2e37e1dce98e0f862f9b963306e3a lq

Dinas Perhubungan Kota Medan bersama Polrestabes Kota Medan mengamankan puluhan juru parkir liar di sejumlah ruas jalan di Kota Medan, Sumatera Utara. Pemko Medan menerapkan aturan gratis biaya parkir di ruas jalan yang tidak diterapkan Elektronik Parkir (E-Parking). Aturan ini mulai berlaku sejak (tribun-medan.com, 04/04/2024).

Kebijakan e-parking pun menuai kontroversi. Ada yang setuju dan ada yang menolak. Masyarakat menilai penerapan e-parking belum bisa diterapkan secara sempurna karena kesulitan membayar secara online yang membutuhkan sebuah aplikasi di smartphone.

Sebagian masyarakat menganggap kebijakan ini menutup pintu rezeki juru parkir sebagai tulang punggung keluarga. Dan juga ada yang berpendapat bahwa berlakunya e-parking ini juga berdampak kepada pemalakan dari para preman kepada pengendara. Karena pada faktanya sebagian juru parkir ada kaitannya dengan premanisme. Bagi yang tidak mau bayar parkir maka siap-siap untuk menerima makian dari jukir. Lagian jukir ini ibarat ninja yang diibaratkan Walikota Medan, Bobby Nasution, “datang tak terlihat pulang tampak”.

Sebenarnya masalah jukir liar yang menyandang premanisme ini sangat berkaitan erat dengan kemiskinan dan sulitnya mencari pekerjaan di kota Medan. Pemalakan yang dilakukan jukir liar pun akhirnya meresahkan masyarakat. Masyarakat merasa tidak aman. Mau belanja sebentar sudah kena parkir. Beda toko beda tukang parkir. Sehingga banyak biaya hanya untuk parkir. Kendaraan bukan juga dijamin aman oleh jukir. Jukir hadir ketika kendaraan mau beranjak pergi dan meminta sejumlah uang.

Rasa aman adalah kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga negara wajib memberikan rasa aman itu. E-parking adalah kebijakan yang setengah-setengah dalam menumpas premanisme. Karena di luar masih banyak jukir palsu yang memaksa pengendara untuk bayar retribusi. Meski bayar parkir pengendara tetap was-was kehilangan kendaraannya karena tingkat curanmor yang tinggi di Kota Medan.

Sejatinya kriminalitas seperti pemalakan dan premanisme adalah akibat sistem Kapitalisme yang memiskinkan rakyatnya. Karena kriminalitas dan pemalakan berkaitan erat dengan kemiskinan. Susahnya mencari lapangan pekerjaan juga menjadi “PR” besar pemerintah kota Medan. Sehingga menciptakan pekerjaan baru berupa pemalakan-pemalakan dengan dalih uang keamanan bagi pengendara maupun bagi pemilik toko.

Bahkan keamanan adalah harga mahal untuk masyarakat hari ini. Contoh pengendara harus menyiasati motornya untuk menggunakan gembok alarm agar terjaga dari curanmor. Pemilik toko harus membayar sejumlah uang agar tokonya tetap aman. Bahkan kalau pun akhirnya terjadi kehilangan, pergi ke kantor polisi pun seperti sia-sia karena sedikit sekali penindakannya.

Islam Menjamin Keamanan untuk Warganya

Islam mewajibkan negara memberikan rasa aman dan perlindungan kepada rakyatnya. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa negara wajib menciptakan kestabilan dalam negeri dan memberikan rasa aman untuk rakyatnya. Bahkan negara dianggap zalim jika membiarkan para orang kaya atau pemilik toko membayar satpam untuk menjaga harta mereka. Karena sejatinya itu adalah tugas negara dan merupakan kebutuhan asas masyarakat.

Dikatakan kebutuhan asas karena untuk melakukan aktivitas apa pun memang dibutuhkan rasa aman. Sehingga memang kewajiban negaralah menciptakan rasa aman dengan ditugaskan satuan kepolisian untuk menciptakan kestabilan dalam negeri. Polisi dalam Islam akan senantiasa berjaga-jaga dan keliling memastikan bahwa masyarakat dalam keadaan baik-baik. Jika didapati pelaku kriminal, negara akan menghukum secara tegas.

Apabila negara abai dalam memberikan rasa aman kepada rakyatnya, maka negara dianggap zalim dan mahkamah menzalimi akan bertindak untuk menghukumi khalifah yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Hal ini dalam rangka menghilangkan kezaliman di tengah masyarakat.

Masalah hari ini bukan hanya berasal dari jukir liar, tetapi geng motor, begal, maling dan sebagainya saat ini sudah membuat warga resah dan ketakutan. Sehingga sebenarnya negara harus bersikap tegas untuk melindungi masyarakatnya dari rasa tidak aman tersebut.

Hukum dalam Islam adalah pencegah dan penghapus dosa. Hukuman yang berat pasti akan membuat jerah para pelaku kriminal. Memalak masyarakat adalah perbuatan zalim, sehingga pelakunya akan dihukumi takzir oleh khalifah dengan hukuman yang membuat ia jera. Jika masalahnya adalah kemiskinan, maka negara wajib mengentaskan kemiskinan tersebut dengan mekanisme sistem Islam.

Pertama, negara wajib memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya. Kedua, jika seseorang membutuhkan modal untuk usaha, maka negara akan memberikan bantuan atau pinjaman tanpa riba kepadanya. Ketiga, jika seseorang ingin membuka dan menghidupkan lahan mati, maka negara dalam Islam mempersilahkan rakyatnya menghidupkan lahan mati seluas apa yang dia bisa menggarapnya.

Keempat, negara akan dengan sukarela memberikan rakyatnya apa saja yang mereka butuhkan, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Kelima, negara wajib menjamin rakyatnya agar bisa terpenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Dengan terjaminnya kebutuhan hidup, dan terjaganya akidah dan ketakwaan di tengah masyarakat, serta hukum yang tegas oleh negara maka secara otomatis akan mengurangi bahkan bisa menghilangkan tindakan kriminal. Sehingga kasus jukir dan premanisme hanya bisa dientaskan oleh sistem Islam yang diterapkan secara integral dalam sebuah negara Islam.

Wallahualam bissawab.

Penulis: Endah Sefria, SE (Aktivis Muslimah)