FORUM JAKARTA | Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menyesalkan situasi memanas di timur tengah akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran. Serangan militer gabungan AS-Israel itu menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Menurut JK, serangan itu tidak sepatutnya terjadi di tengah perundingan antar pihak dan momentum bulan suci Ramadan yang tengah dirasakan umat muslim di seluruh dunia.
“Kita merasa sangat prihatin begitu banyak perang di dunia ini, khususnya menyangkut dunia Islam. Kita mengetahui bagaimana Amerika–Israel menyerang Iran. Padahal Iran dan Amerika sedang berunding. Dari segi etik, kalau sedang berunding jangan serang, kan?” kata JK dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (1/3).
Dia menilai serangan itu mencerminkan pola agresi berulang dari AS. Negeri paman sam itu bakal menyerang apapun tidak sesuai dengan pandangannya.
JK mencontohkan Venezuela, dengan menculik presidennya, Nicolas Maduro. Begitu juga yang saat ini tengah terjadi di Iran, juga negara-negara lain terdahulu seperti Afghanistan, Irak dan Suriah.
“Ini memang suatu hal yang menjadi bagian keprihatinan kita kepada masalah Amerika dengan sifat dan kekejaman yang dilakukan,” ujar JK.
Terkait kematian Khamenei, JK menyampaikan rasa duka cita. Menurut dia, kondisi politik internal Iran sedang berada di titik sensitif. Bagi Indonesia, JK menyerukan agar negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia saat ini agar tidak tinggal diam. Kendati harus diakui, mendamaikan pihak berkonflik saat ini tidaklah mudah.
“Indonesia tentu sebagai negara mayoritas Islam, apalagi di bulan Ramadan, berupaya setidak-tidaknya menyerukan dan mendoakan agar situasi ini segera berhenti. Untuk mendamaikan itu sulit sekali dan tidak mungkin kita lakukan seperti apa yang kita harapkan,” kata JK.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq mendesak pemerintah segera mengambil langkah darurat guna melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia. Hal ini merespons eskalasi konflik pascaserangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu penutupan wilayah udara dan tertahannya jemaah di berbagai bandara transit.
Maman menegaskan, keselamatan WNI harus menjadi prioritas absolut di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini. Dia menyoroti kondisi jemaah yang kini nasibnya menggantung karena jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute pulang ke tanah air terganggu secara signifikan.
“Kami sangat prihatin dengan dampak langsung yang dirasakan jemaah umrah Indonesia yang tertahan di sejumlah bandara transit. Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar Maman dalam keterangannya, Minggu (1/3).
Maman meminta adanya koordinasi lintas sektoral yang intensif antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, pemerintah harus segera menyusun skema mitigasi konkret, mulai dari pengalihan rute penerbangan hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang telantar di negara transit.
“Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat, mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi, hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” tegas Maman.
Maman juga menekankan pentingnya pusat informasi resmi satu pintu untuk mencegah kepanikan keluarga di Indonesia. Ia memperingatkan agar pemerintah aktif memberikan pembaruan (update) berkala agar masyarakat tidak terjebak informasi simpang siur atau hoaks yang beredar di media sosial.
“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Jangan sampai keluarga jemaah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid. Kami juga mengimbau penyelenggara travel umrah untuk aktif berkoordinasi dengan KBRI guna memastikan pendampingan jemaah di lapangan,” tambah Maman.
Maman pun meminta seluruh jemaah umrah yang terdampak untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi otoritas setempat maupun perwakilan RI. Ia memastikan Komisi VIII akan terus mengawal perkembangan situasi ini hingga seluruh WNI dipastikan berada dalam posisi aman.
“Kami berharap jamaah umroh tetap tenang dan memprioritaskan keselamatan diri,” pungkasnya. (re/ant)
