FORUM MEDAN — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor menegaskan proyek perubahan yang disusun peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) harus benar-benar diterapkan di unit kerja. Proyek perubahan tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Timur saat membuka PKA dan PKP Tahun 2026 di Aula Beringin Lantai 5 Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Ngalengko Nomor 1, Medan, Senin (28/9/2026).
“Pelatihan kepemimpinan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN). Aparatur tidak hanya dituntut mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan, membangun kolaborasi, serta beradaptasi terhadap perubahan,” kata Timur.
Pada kesempatan tersebut, Timur menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian peserta selama mengikuti pelatihan maupun setelah kembali ke unit kerja.
Pertama, integritas. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Peserta diminta menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, bekerja secara transparan, serta menjauhkan diri dari praktik yang dapat merugikan diri sendiri maupun organisasi.
Kedua, orientasi pada hasil. Aparatur diminta tidak berhenti pada rutinitas dan penyelesaian administrasi, tetapi memastikan setiap pekerjaan memberikan manfaat dan menghasilkan capaian nyata bagi masyarakat.
Ketiga, inovasi dan kolaborasi. Menurutnya, tantangan pemerintahan semakin kompleks sehingga tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah. Karena itu, diperlukan kepemimpinan yang mampu bekerja lintas sektor, memanfaatkan teknologi dan data, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Saya berharap dari pelatihan ini lahir pemimpin-pemimpin perubahan yang mampu menyederhanakan proses kerja, mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi anggaran dan menghadirkan inovasi di unit kerja masing-masing,” katanya.
Timur juga mengingatkan agar proyek perubahan yang dihasilkan peserta tidak sekadar menjadi persyaratan dalam proses pendidikan dan pelatihan.
“Proyek perubahan bukan merupakan seremoni di diklat, tetapi benar-benar digunakan dan diterapkan di organisasi setelah nanti selesai mengikuti Diklat PKA maupun PKP,” tegasnya.
Timur berharap setelah kembali ke unit kerja masing-masing, peserta membawa harapan dan semangat baru, bekerja lebih cepat, tepat dalam mengambil keputusan, mampu menyelesaikan berbagai persoalan, serta semakin nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Keberagaman asal peserta ini menjadi kekuatan tersendiri. Di sinilah ruang untuk saling belajar, bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Mari kita bangun birokrasi Sumatera Utara yang profesional, berintegritas, inovatif dan berorientasi pada hasil,” ajaknya.
Kepala BPSDM Sumut Agustinus Panjaitan menyampaikan pelaksanaan PKA dan PKP Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi manajerial aparatur, khususnya pejabat administrator dan pejabat pengawas.
“Selain peningkatan kompetensi, pelatihan juga menjadi wadah untuk memperkuat jejaring kepemimpinan dan kolaborasi lintas instansi antara peserta, tenaga pengajar, coach, mentor dan penguji,” katanya.
Ia juga menjelaskan PKA dan PKP Tahun 2026 diikuti 288 peserta, terdiri dari 154 peserta PKA dan 134 peserta PKP. Peserta berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara, serta instansi vertikal. Kedua pelatihan tersebut dijadwalkan berakhir pada 18 Desember 2026.
Kegiatan pembukaan turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syahbuddin Ritonga, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Muhammad Suib, serta kepala BKPSDM kabupaten/kota.**(H20/DISKOMINFO SUMUT)
