Warga juga menyayangkan kinerja pendaping desa yang dinilai gagal dalam melakukan pengawasan dan pendampingan kegiatan desa. Sebab, adanya dugaan markup dan kerjaan fiktif seharusnya dapat diawasi.
“Setau kami baik RPJMDes, RKPDes, APBDes, laporan realisasi dan LPPDes terpublikasikan, atau dapat diakses masyarakat, juga merupakan bagian dari tugas pokok pendamping lokal desa. Bukan cuma mengatakan penggunaaan dana desa tepat sasaran dan sesuai, tapi juga harus bisa membuktikannya secara konkrit,” tandas warga.
Terpisah, saat dikonfirmasi, Kepala Desa Parangguam berinisial SS tak bisa menjelaskan dugaan korupsi seperti yang disampaikan warganya. Dia justru mengaitkannya dengan muatan politik. “Semua itu hanya mau menjatuhkan harga jual saya di pilkades ini. Karna saya juga ikut bertarung di Pilkades tahun ini,” kata SS via pesan WhatsAppnya.
Terakait dugaan korupsi penggunaan anggaran dana desa itu, warga sudah melaporkannya ke Polres Langkat. Warga berharap, agar aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan mereka dan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam persoalan tersebut. (Ahmad)
