FORUM JAKARTA | Bertempat di Gedung Menara Kartika Lantai 10 Kejaksaan Agung, telah dilaksanakan Rapat Pemaparan Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Dr Ketut Sumedana, dalam siaran persnya, Selasa (14/6/2022), adapun materi yang dijadikan pembahasan dalam rapat ini adalah permohonan pengamanan pembangunan strategis pengadaan 2 (dua) unit kapal pengawas kelas II (panjang 50 meter) dengan sumber pembiayaan APBN TA 2022 s/d 2023, dan pelaksana pekerjaan PT Palindo Marine dengan nilai kontrak Rp246.915.600.000. Jangka waktu pekerjaan ini adalah 01 April 2022 s/d 22 November 2023 dengan lokasi pekerjaan di Batam Provinsi Kepulauan Riau.
Latar belakang pengadaan 2 (dua) unit kapal pengawas kelas II tersebut adalah dalam rangka menjaga ekologi dan peningkatan ekonomi melalui kebijakan penangkapan terukur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana pengawasan berupa kapal, strategi operasi menggunakan Integrated Surveillance System (ISS) dan intercept oleh kapal pengawas, dan pola operasi menggunakan pola operasi penyekatan.
Tujuan dari Rapat Pemaparan Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) agar dapat dilakukan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh Tim Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis dalam rangka penyelesaian potensi AGHT dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Rapat permohonan pengamanan pembangunan strategis dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. (K.3.3.1/Zainul Arifin Siregar)
