Anehnya, salah satu lokasi operasional unit usaha pelayanan keuangan tersebut dilakukan di rumah Ketua Badan Pengawas Desa (BPD), Sugiono. Padahal, Tupoksi BPD sejatinya adalah pengawas dari berbagai kegiatan desa, terlebih menyangkut keuangan baik Dana Desa (DD) termasuk penggunaannya melalui Alokasi Dana Desa (ADD). “Seharusnya BPD itu mengawasi kinerja pemerintah desa, tapi kok di rumahnya malah ada kegiatan yang dijalankan pihak BUMDes,” sesal warga yang tak ingin disebut namanya.
Warga pun menduga Kepala Desa, Direktur BUMDes dan Ketua BPD telah setali tiga uang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. “Kuat dugaan kami kalau Kepala Desa, Direktur BUMDes dan Ketua BPD sudah membuat kesepakatan terselubung atau setali tiga uang untuk menggunakan jabatannya melakukan dugaan indikasi penggelapan seluruh aset dan anggaran Badan Usaha Milik Desa,” terang sumber.
Untuk menelusuri kebenaran informasi dari sumber, wartawan ini mencoba mengonfirmasi Yus Uwais Direktur BUMDes Perkebunan Hanna. Kepada wartawan, ia mengatakan bahwa keberadaan mesin layanan pada saat ini untuk layanan keuangan tidak bisa berfungsi sebab sedang rusak.
Ditanya soal pengelola unit usaha sembako, Yus Uwais mengaku sudah lama tutup. “Pengelola unit sembako melahirkan, makanya sudah 3 bulan tutup, dan seluruh dagangannya juga telah habis dan seluruh keuntungan dan modal masih dipegang pengelola,” papar Yus kepada wartawan.
Penjelasan itu mengundang beragam pertanyaan. Wartawan FORUM Keadilan Sumut pun mencoba kembali melakukan konfirmasi ke Direktur BUMDes Yus Uwais dan Sugiono dengan mendatangi rumah mereka di Pondok Klaji, Jumat (27/1/2023), namun tidak berhasil ditemui. Menurut tetangganya, mereka sedang keluar dan tidak diketahui kemana.
Kepala Desa Perkebunan Hanna, Antoni Harahap, ketika hendak dikonfirmasi di kantornya, Jumat (27/1), juga tidak bertemu. Staf kantor desa memberitahu kalau Antoni lagi acara sosialisasi di Desa S Rame. (re/ST)
