Setelah menyampaikan aspirasi dengan tertib, perwakilan massa aksi memasuki ruangan PTSP Kejatisu untuk menyerahkan langsung berkas dan tuntutan statement.
“Kami akan datang kembali ke kantor ini dalam waktu dekat mendatang, sampai hukum betul-betul ditegakkan dengan se-adil adilnya terkhusus kasus dugaan Korupsi BUMDes Perkebunan Hanna di Labura,” tutup Imransyah.
Sebelumnya, sempat diberitakan bahwa BUMDes Perkebunan Hanna bergerak dalam beberapa bisnis, di antaranya Unit Layangan Keuangan BRI LINK dan BNI, usaha bahan pokok sembako, serta usaha peternakan sapi kelompok tani.
Untuk pembiayaan usaha-usaha itu, Pemerintahan Desa Perkebunan Hanna pada tahun anggaran 2022 telah mengucurkan dana desa Rp 50.000.000,- (Rp 50 juta) untuk BRI LINK dan Rp 50 juta buat BNI LINK. Sedangkan usaha sembako, dikucurkan dana Rp 30 juta, sementara untuk kelompok peternakan sapi dikucurkan dana kisaran Rp 200 juta dalam mata anggaran tahun 2021 dan 2022.
Anehnya, dari berbagai unit usaha yang dilakukan pihak BUMDes, tidak adanya aktifitas rutin. Kegiatan usaha itu terkesan tanpa pengawasan, sehingga menguatkan indikasi adanya persekongkolan dalam dugaan penyimpangan dana BUMDes oleh para pemangku jabatan di Desa Perkebunan Hanna.
“Pernah saya bersama warga mau melakukan transaksi penarikan di salah satu unit layanan keuangan yang dikelola oleh BUMDes, tapi petugasnya mengatakan tidak bisa melakukan transaksi dengan dalih mesinnya sedang rusak,” sebut sumber yang bermukim di Desa Perkebunan Hanna, Kamis (26/1/2023).
Dalih mesin rusak terus berulang-ulang terjadi. “Selalu aja dibilang rusak. Masyarakat yang ingin melakukan transaksi penarikan maupun transfer jadi kesulitan,” ujar warga.
