FORUM MEDAN | Kasus dugaan korupsi sistemik pembangunan tanki septic skala individual tahun anggaran 2022 di Kota Tebing Tinggi, makin menarik ditelusuri. Pengamat hukum Sumatera Utara, A Rizky Syahreza SH, menyatakan kasus septic tank tersebut dinilai telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana korupsi.
“Dana dicairkan sebelum pekerjaan selesai. Pekerjaan dianggarkan tahun 2022, sampai menjelang penghujung 2023, masih banyak yang tidak dikerjakan. Konon lagi mutu material septic tank-nya di bawah standard, dan harganya pun dimark-up,” tutur Rizky menjawab konfirmasi wartawan, Minggu (1/10/2023).
Rizky menyatakan hal itu setelah membaca berita di media online ini. Dia juga sempat membaca sejumlah dokumen yang disodorkan jurnalis www.forumkeadilansumut.com.
Baca Juga Berita Terkait Septic Tank: https://forumkeadilansumut.com/2023/09/26/dpp-garansi-bongkar-dugaan-korupsi-septic-tank-pupr-di-tebing-tinggi/
“Data ini menjadi bukti adanya tindak pidana korupsi,” tuturnya seraya membandingkan harga septic tank di RAB tertera Rp 4 juta per unit sementara di Shopee hanya berkisaran Rp 2 juta.
Rizky meyakini adanya manipulasi data terkait proyek pembangunan tanki septic individual di Kota Tebing Tinggi. Selain jumlah pemasangannya tidak sesuai dengan yang dianggarkan, proyek dibayarkan 100 persen meski belum semua selesai dikerjakan. “Aparat penegak hukum harus jemput bola dalam kasus ini. Apalagi penerima manfaat banyak kecewa dengan proyek tersebut karena jauh dari harapan,” ujarnya.
Menurutnya, proyek pembangunan septic tank skala individual di Tebing Tinggi ini tidak terlepas dari PPK, PPTK, Pembantu PPTK dan Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara (BPPWSU), Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. “Mereka harus bertanggung jawab secara hukum atas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) proyek tersebut. Tidak bisa lepas tangan begitu saja,” tukasnya. (red)
