Revitalisasi Digarap Asiang dan Jual Beli Kios Pasar Lalang Dibidik Kejari Medan, Kastel: Kumpulkan Data dan Keterangan

IMG 20250314 WA0163

“Pusat Pasar ini ikon Kota Medan, perlu dilakukan pembenahan. Tapi, kami pedagang meminta agar dapat disiagakan mobil pemadaman kebakaran karena sudah beberapa kali terbakar,” kata Dedi Harvi mewakili pedagang.

Sambung, Dedi sejak adanya rencana revitalisasi pihaknya merasa khawatir terjadinya persitiwa kebakaran.

“Sejak adanya rencana revitalisasi kami khawatir terjadi peristiwa kebakaran. Karena peristiwa kebakaran terjadi pada bulan Desember kemarin, disana hydran air rusak.Jadi perlu juga disiagakan pemadaman kebakaran,” katanya.

DITUDING LANGGAR HUKUM
Pernyataan Direktur Keuangan (Dirkeu) PUD Pasar Kota Medan, Fernando Napitupulu, soal revitalisasi Pusat Pasar Kota Medan akan dilakukan oleh pengusaha Kota Medan, Asiang, melalui perusahaan PT Medan Megah Development (MMD), dinilai blunder.

“Apa dasar Dirkeu Fernando menyebut pengerjaan revitalisasi Pusar Pasar dilakukan pihak Asiang? Kapan lelang tendernya? Tender soal revitalisasi Pusat Pasar hingga saat ini pun belum pernah ada. Kok bisa-bisanya sudah ada pemenang lelang?,” ucap Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU) Azhari AM Sinik (foto) pada wartawan, Rabu (12/03/2025) malam.

Disebutkannya, ucapan Fernando tersebut menjadi blunder dan terindikasi ada sesuatu dalam proyek revitalisasi tersebut.

“Ini aneh. Seorang Dirkeu PUD Pasar Medan berani mengatakan perusahaan yang akan melakukan revitalisasi sudah ada. Apakah Fernando punya kapabilitas mengatakan hal itu, apalagi tender juga belum ada. Sungguh aneh,” kata Azhari Sinik penuh tanya.

Azhari Sinik pun mensinyalir, ada sesuatu yang aneh dalam pernyataan Fernando itu dan menduga ada kepentingan tertentu di balik itu. Reviltalisasi Pusat Pasar Medan, pada ujungnya menyangkut aset Pemko Medan.

“Harus ada pengumuman lelang tender untuk pengerjaan revitalisasi tersebut. Ini jelas-jelas melanggar Keppres tentang pengadaan barang dan jasa. Juga menabrak undang-undang tentang keuangan daerah,” terang Azhari Sinik.

Lebih jauh, ia juga menyebut, tindakan itu melanggar UU No 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan UU No 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. “Kalau apa yang disampaikan Dirkeu Fernando itu betul terjadi, ini jelas-jelas tindak pidana korupsi,” tegas Azhari Sinik.

Tak ada tanggapan dari Plt Dirut PUD Pasar Medan Imam Abdul Hadi. Konfirmasi daring yang disampaikan ke pesan WhatsAppnya, Kamis (13/3/2025) tak dibalas. Meski centang dua di laman medsosnya itu.(Red)