FORUM TEBING TINGGI | “Ini sudah di luar logika. Papan Tulis Interaktif itu bukan alat mitigasi bencana, bukan kebutuhan medis, dan jelas bukan untuk tanggap darurat.”
Demikian tanggapan tokoh masyarakat di Kota Tebing Tinggi, Drs. MZ Nasution (62), warga Tambangan Kota Tebing Tinggi ketika dimintai tanggapannya saat bertemu awak media.
Pria yang biasa di sapa “Mak Zubair” ini sebelumnya mengabdi sebagai ASN di salah satu Kementerian dan pasca pensiun kembali ke kota kelahirannya Kota Tebing Tinggi.
Zubair menyampaikan kritik tajam dan keberatan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang mengalokasikan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) dan selanjutnya mencantumkan kembali dalam PAPBD Tahun Anggaran 2025 untuk membayar proyek pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) di sejumlah sekolah menengah pertama (SMP).
Menurutnya penggunaan dana BTT, yang semestinya diperuntukkan untuk situasi darurat, mendesak, atau tidak terduga, bukan untuk membiayai proyek pengadaan peralatan elektronik pendidikan, dan ini dinilai tidak tepat sasaran dan tidak sesuai prioritas kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.
“Saya sebagai warga sangat menyayangkan penggunaan dana BTT untuk belanja papan tulis interaktif. Apakah ini benar-benar mendesak? Apakah ini lebih penting daripada mengurusi kebutuhan ekonomi warga yang masih tercekik?” ujarnya saat diwawancarai disalah satu cafe di Jalan Imam Bonjol, Rabu (16/7/2025 ).
Di Balik Akrobat Proyek PTI Tebing Tinggi: “Rekayasa Anggaran, Legalitas Belakangan”
Ia juga mengungkapkan bahwa proyek PTI tersebut terkesan dipaksakan dan menurut informasi di beberapa media yang ia peroleh, bahwa proyek tersebut tidak pernah dianggarkan dalam APBD atau P-APBD Tahun 2024, namun tetap dilaksanakan dan dibayar di Tahun 2025 melalui mekanisme yang dianggap tidak transparan.
“Saya mencurigai ada upaya pembenaran yang dipaksakan. Apalagi sekarang pemerintah kota ingin memaksa DPRD untuk memasukkan pembayaran itu ke dalam P-APBD 2025. Ini seperti mengesahkan pelanggaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa di tengah kondisi masyarakat Tebing Tinggi yang masih banyak mengalami kesulitan ekonomi, pengangguran, dan kurangnya akses layanan sosial yang merata, seharusnya Pemerintah Daerah lebih fokus pada program-program pemulihan ekonomi masyarakat, bukan belanja barang yang dianggap mewah dan tidak mendesak.
“Banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Daripada beli papan tulis canggih, kenapa tidak bantu UMKM,pedagang kecil, atau perbaikan drainase atau jalan saja? Di mana empatinya?”
Ia sangat berharap dan meminta agar DPRD tidak begitu saja menyetujui anggaran yang tidak sesuai prinsip keadilan dan urgensi publik, serta mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki apakah ada penyimpangan prosedur dan potensi kerugian negara dalam proyek tersebut.
“Ini bukan sekadar soal papan tulis. Ini soal cara berpikir pejabat dalam menentukan skala prioritas anggaran. Saya berharap jangan sampai uang rakyat digunakan seenaknya, apalagi lewat jalur yang tidak transparan, ” tutupnya.
Sejumlah pengamat anggaran daerah menilai, penggunaan pos BTT untuk belanja semacam ini merupakan bentuk pelanggaran tata kelola dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. DPRD dan Inspektorat diminta segera mengambil langkah evaluasi, bahkan membuka jalur audit investigatif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan DPRD belum memberikan tanggapan resmi atas kritikan dan sorotan warga terkait proyek tersebut. (Met)
