FORUM MEDAN | Aktivis 98, Herianto SE, menilai pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewo merupakan langkah tepat Presiden Prabowo Subianto dalam merespons kondisi ekonomi nasional pasca kerusuhan sosial yang terjadi di Jakarta dan sejumlah kota besar pada 25–30 Agustus 2025 lalu.
Herianto menyatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, yang diyakininya dilakukan setelah mempertimbangkan aspek politik dan ekonomi.
“Pergantian kabinet mutlak hak prerogatif Presiden Prabowo, termasuk Menteri Keuangan yang baru. Tentu dengan pertimbangan banyak aspek baik ekonomi maupun politik, dan itu sangat tepat,” ujar Herianto di Medan, Kamis (11/09/2025).
Menurutnya, pasca kerusuhan akhir Agustus, Presiden Prabowo menyadari pentingnya negara hadir untuk mengendalikan pasar beserta oligarki yang selama ini dinilai terlalu dominan.
“Negara Indonesia yang kaya sumber daya alam tidak boleh terus-menerus dimanfaatkan kelompok oligarki yang mengeksploitasi kekayaan alam tanpa peduli keadilan dan kemakmuran rakyat,” tegas Herianto.
Ia menambahkan, praktik konspirasi antara oligarki, elit politik, dan mafia lokal yang mengintervensi ekonomi nasional harus segera dihentikan.
Herianto menilai penunjukan Purbaya Yudhi Sadewo sejalan dengan visi Presiden untuk menghentikan praktik oligarki. Dengan latar belakang teknokrat, Purbaya diharapkan mampu menghidupkan kembali sektor ekonomi riil rakyat.
“Penetapan Purbaya searah dengan kemauan Presiden menghentikan praktik oligarki dan mengendalikan pasar. Jika sektor riil kembali hidup, putaran ekonomi rakyat akan berjalan,” katanya.
Sementara itu, dari kancah internasional, sejumlah analis mengungkapkan pandangan berbeda. Reuters dalam artikelnya bertajuk “Analyst Reactions to Indonesia Naming New Finance Ministers” (8/9/2025) mengutip analis Capital Economics, Jason Tuvey, yang menyuarakan kekhawatiran terkait pencopotan Sri Mulyani.
Tuvey menilai perubahan ini berpotensi melemahkan disiplin fiskal serta meningkatkan tekanan terhadap bank sentral untuk mendukung agenda ekonomi pemerintah.
“Risikonya adalah bahwa Menteri Keuangan yang baru akan lebih patuh pada perintah Presiden,” kata Tuvey.
Dengan adanya pandangan optimistis dari kalangan Aktivis 98, Herianto SE, dan kekhawatiran dari analis internasional, 100 hari pertama kepemimpinan Purbaya sebagai Menteri Keuangan dipandang sebagai periode krusial. Keberhasilannya akan menjadi penentu apakah Indonesia mampu memperkuat kedaulatan ekonomi nasional atau justru menghadapi tekanan baru dari pasar dan oligarki. (re)
