FORUM BATUBARA | Gelombang keresahan mulai memuncak di Kabupaten Batubara. Ratusan warga bersama sejumlah pengusaha lokal menyatakan siap turun ke jalan menuju pintu gerbang PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Kuala Tanjung, pada Rabu (5/11/2025).
Di balik rencana aksi ini, mengalir cerita getir tentang pengusaha-pengusaha kecil yang merasa “tersisih di rumah sendiri”. Rencana Pengunjuk-rasa menuntut keadilan atas dugaan ketimpangan peluang ekonomi yang disebut semakin jauh dari jangkauan masyarakat setempat.
Selama bertahun-tahun, mereka berharap bisa menjadi bagian dari rantai kerja sama dengan perusahaan pelat merah itu. Namun belakangan, peluang yang mereka tunggu justru disebut dikuasai oleh perusahaan dari luar daerah.
“Kami hanya ingin kesempatan yang sama, bukan belas kasihan,” ujar seorang pengusaha lokal yang enggan disebutkan namanya. Ia menilai, kebijakan kemitraan yang dijalankan Inalum dan anak perusahaannya, PT SMLI, telah menyingkirkan pelaku usaha kecil di Batubara.
Sumber warga menyebut, PT SMLI yang semestinya menangani pengelolaan limbah B3 justru mengambil alih besi-besi bekas pakai—yang selama ini menjadi sumber penghidupan pengusaha kecil. Praktik itu dianggap tidak sesuai dengan semangat pemberdayaan lokal yang seharusnya menjadi prioritas perusahaan BUMN.
Selain persoalan ekonomi, warga juga menyoroti dugaan pencemaran lingkungan akibat penimbunan limbah karbon (anoda dan katoda) di sekitar kawasan industri. Mereka menuding, aktivitas itu telah merusak biota laut dan mengancam mata pencaharian nelayan di pesisir Kuala Tanjung.
“Kami melihat laut tak lagi seperti dulu. Ikan berkurang, air berubah warna. Kami khawatir limbah yang dibuang itu beracun,” keluh seorang warga Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka.
Salah satu narasumber dari kelompok pengusaha lokal bahkan memberikan masukan tegas agar Kapolda Sumatera Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut segera memeriksa dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Inalum. Menurutnya, penegakan hukum atas persoalan lingkungan harus dijalankan secara serius karena menyangkut keselamatan masyarakat dan kelestarian alam Batubara.
“Ini bukan sekadar soal bisnis atau proyek, tapi soal nyawa dan masa depan anak cucu kami. Kalau limbah itu terbukti mencemari laut, maka negara wajib hadir melalui aparat penegak hukum,” ujarnya dengan nada emosional.
Dalam daftar tuntutannya, massa juga meminta manajemen PT Inalum mengevaluasi pejabat yang dinilai gagal menjaga kemitraan dengan masyarakat, di antaranya oknum JA, JS, dan RK. Mereka mendesak pemerintah daerah serta pihak kepolisian dan kejaksaan menelusuri dugaan pelanggaran kemitraan dan pengelolaan limbah yang merugikan warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Inalum belum memberikan tanggapan resmi. Namun masyarakat menegaskan, aksi damai ini bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk mengetuk hati nurani para pengambil kebijakan.
“Kami hanya ingin diakui, bahwa Batubara bukan hanya tempat berdirinya pabrik besar, tapi juga rumah bagi orang-orang kecil yang ingin ikut hidup dari tanahnya sendiri,” ujar Flora seorang koordinator aksi dengan nada tegas. ( rel / met )
