FORUM JAKARTA | Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) mengecam keras beredarnya informasi hoaks yang menyeret nama Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), terkait bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu. Informasi menyesatkan itu mengutip potongan cuplikan film Years of Living Dangerously yang menampilkan aktor Harrison Ford saat bertemu Zulkifli Hasan ketika menjabat Menteri Kehutanan periode 2009–2014.
Ketua Umum PP GPA, Aminullah Siagian, menilai penyebaran video tersebut telah dipelintir dan berpotensi memicu kesalahpahaman publik. Ia menegaskan bahwa video yang beredar di media sosial tidak utuh dan dipotong sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan negatif terhadap Zulhas.
“Video itu sudah dipenggal dan tidak sesuai dengan aslinya. Publik harus objektif melihat latar belakang film tersebut. Harrison Ford datang untuk berdiskusi mengenai isu Hotel Indonesia yang saat itu ditangani UKP4. Namun ketika berada di kantor kementerian, beliau justru membuat adegan yang seolah-olah Pak Zulhas bersalah,” ujar Aminullah.
Aminullahl menambahkan, penampilan Ford dalam film tersebut juga sebelumnya tidak sesuai dengan agenda yang disepakati. Ia menyebut bahwa sikap Harrison Ford yang terlihat memarahi Zulkifli Hasan muncul di luar skenario awal. “Lebih lengkapnya bisa dilihat pada tayangan Mata Najwa, bagaimana kronologinya dijelaskan,” katanya.
Lebih jauh, Aminullah mengungkapkan bahwa setelah mewawancarai Zulkifli Hasan, Harrison Ford juga mewawancarai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, cara penyampaian narasi dalam film itu terkesan ingin membangun citra negatif terhadap dua tokoh nasional tersebut.
“Performance Harrison Ford jelas melecehkan dua tokoh bangsa. Bahkan ketika Pak Zulhas mengajak untuk berdiskusi dan menanam pohon, Harrison Ford menolak. Ia hanya datang membuat adegan marah-marah demi kebutuhan film,” tegas Aminullah.
Aminullah juga menilai bahwa penyebaran hoaks tersebut tidak ada kaitannya dengan bencana yang terjadi di tiga provinsi Sumatera. Menurutnya, kawasan Tesso Nilo yang disebut-sebut dalam potongan video berada di Provinsi Riau, wilayah yang secara geografis tidak terdampak bencana pada akhir November.
“Ini jelas fitnah dan tidak ada hubungan dengan Aceh, Sumut, maupun Sumbar. Jangan jadikan bencana sebagai ajang mempolitisasi keadaan. Fokus kita sekarang adalah membantu pemulihan pasca bencana, reboisasi hutan, serta mengungkap praktik ilegal logging,” ucapnya.
Aminullah mengaku sangat mengapresiasi upaya Zulkifli Hasan yang turun langsung membantu korban banjir di Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Zulhas justru dinilai berpihak kepada masyarakat kecil.
“Pak Zulhas adalah menteri yang memberi akses legal perhutanan sosial seluas 450 ribu hektare untuk rakyat. Perambahan ilegal di Tesso Nilo justru marak pada 2014–2024, bukan pada masa beliau menjabat,” tambahnya.
Sebagai putra daerah Sumatera Utara, Aminullah menyoroti masifnya deforestasi dalam lima tahun terakhir, termasuk dengan modus izin perusahaan dan praktik ilegal logging yang diduga dibekingi oknum pejabat daerah dan aparat penegak hukum.
Di akhir pernyataannya, Aminullah meminta seluruh pihak menghentikan penyebaran hoaks dan fitnah, terlebih pada situasi bencana. “Kita semua harus bersatu memulihkan daerah terdampak. Hentikan politisasi, dan dorong pemerintah mengungkap praktik perambahan hutan yang sebenarnya,” tutupnya. (rel)
