FORUM MEDAN | Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) Sumatera Utara mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), segera melakukan pemeriksaan dan penyelidikan hukum atas dugaan penyimpangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi terkait penyelenggaraan event Aquabike Injourney Indonesia tahun anggaran 2023 dan 2024.
Koordinator GARANSI Sumut, Hambali Limbong, menegaskan bahwa indikasi penyimpangan anggaran pada kegiatan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus segera ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel.
“Kami mendesak aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dugaan penyimpangan harus diusut secara serius agar terang benderang,” ujar Hambali dalam keterangannya di Medan, Rabu (4/2/2026).
Hambali memaparkan, dana hibah penyelenggaraan Aquabike Injourney Indonesia di Kabupaten Dairi hampir mencapai Rp7 miliar, dengan rincian Rp3 miliar pada tahun 2023 dan sekitar Rp3,9 miliar pada tahun 2024. Besarnya anggaran tersebut, kata dia, menuntut pengawasan ketat karena menyangkut penggunaan uang negara.
GARANSI mencium adanya aroma rasuah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk dugaan mark-up anggaran serta indikasi laporan pertanggungjawaban yang diduga tidak sesuai fakta di lapangan.
Menurut Hambali, penyelidikan pidana dan pemeriksaan administratif harus berjalan secara paralel. Ia menekankan bahwa investigasi hukum bertujuan mencari bukti tindak pidana untuk proses peradilan, sementara audit administratif diperlukan untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur, regulasi, dan mekanisme penggunaan anggaran.
“Keduanya adalah proses yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Aparat hukum jangan ragu untuk masuk lebih dalam agar tidak ada kesan pembiaran,” tegasnya.
Selain itu, GARANSI Sumut juga mendorong dilakukannya audit investigatif independen serta keterbukaan hasil pemeriksaan kepada publik. Transparansi, menurut Hambali, merupakan kunci utama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan institusi penegak hukum.
“Audit independen dan keterbukaan informasi kepada publik sangat penting agar tidak ada ruang spekulasi, sekaligus memastikan uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Meski mendesak proses hukum dilakukan, Hambali yang juga dikenal sebagai tokoh muda Dairi mengaku mendukung pelaksanaan Aquabike World Championship Lake Toba untuk pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Dairi. “Aquabike World Championship Lake Toba adalah momentum bagi Dairi untuk berkembang. Namun jangan sampai kegiatan ini dijadikan celah untuk menggerogoti anggaran daerah,” pungkasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Dairi bersikap terbuka dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana hibah, serta menjadikan event internasional tersebut sebagai tonggak pembangunan daerah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (re)
