FORUM MEDAN — Pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang meminta pemerintah tidak konfrontatif terhadap MSCI mendapat apresiasi dari kalangan aktivis 98. Namun, pernyataan tersebut perlu dilengkapi dengan data terbaru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang justru sedang melakukan pembersihan dan transparansi pasar modal.
“Kami sejalan dengan Pak Dino — beliau mantan diplomat — kami aktivis 98 — sama-sama ingin Indonesia naik kelas. Bedanya, kami bawa data lapangan KIM-KIN 2026 — beliau bawa data global — dua-duanya penting — dan pemerintahan Prabowo butuh dua-duanya,” ujar Herianto SE, Aktivis 98 asal Sumut, Penggagas Holding Kawasan Industri Indonesia (KII) Rp 2,95 Triliun, Selasa, 27/10/2026 di Medan
Menurut Herianto, jika memakai data 2024, kesan konfrontatif memang ada. Namun jika memakai data 2025-2026, faktanya berbeda.
“Pak Dino bilang MSCI wasit — kami setuju 100%. Bedanya, kalau era dulu wasit dilawan, era Prabowo wasit diajak dialog. Buktinya, Danantara sudah siapkan Satgas informal sejak Agustus 2026 — Menko Perekonomian, Menkeu, BEI, OJK sudah komunikasi intensif dengan MSCI — jauh sebelum deadline konsultasi 30 April 2027 dan keputusan final 30 Juni 2027. Kalau konfrontatif, MSCI sudah turunkan langsung jadi Standalone — faktanya masih konsultasi — artinya dialog berjalan,” tegas Herianto.
Sumber Danantara di Jakarta menyebut, usulan Holding KII Rp 2,95 T sudah masuk kajian tim ekonomi Istana dan Danantara Investment Management — sejalan dengan arahan Danantara CEO Rosan Roeslani dan arahan Astacita Presiden Prabowo — untuk jadikan kawasan industri sebagai underlying ekonomi riil — bukan gorengan — untuk jawab MSCI.
Soal penurunan bobot Indonesia di MSCI dari 2,6% menjadi 0,3%, Herianto menilai itu akumulasi masalah lama 2018-2024 — praktik saham gorengan dan transparansi lemah — bukan kesalahan 2 tahun pemerintahan Prabowo. Obatnya pun sudah ada — bukan janji — tapi ekonomi riil.
“Menurut data Danantara per 20 Okt 2026 — program e-leasing KIM-KIN sudah kontribusi Rp 412 M — DHE kawasan industri sudah USD 1,2 M parkir di BI — ini 22% dari target USD 5,4 M — artinya pemerintahan Prabowo sudah kerja — bukan baru rencana — ini yang MSCI tunggu — bukan janji — tapi setoran,” papar Herianto.
Holding KII menurut Herianto ,SE , aktivis 98 ini , menawarkan solusi transparan:
– PNBP Rp 2,95 T/tahun dari 23 kawasan industri — pilot KIM Medan 800 Ha + KIN 300 Ha — audit BPK — standar OECD — masuk Danantara
– DHE USD 5,4 Miliar wajib 12 bulan parkir di BI — cadangan devisa naik — rupiah stabil — jawaban atas warning krisis 1998
– E-Leasing Rp 1.576 Miliar — 700 Ha untuk UMKM — via e-katalog — transparan — tanpa intervensi — tanpa gorengan
“China 20%, Korea Selatan 18%, India 11% — mereka naik karena ekonomi riilnya kuat dulu — bukan saham gorengannya. Prabowo paham itu — makanya Danantara dorong KIM-KIN — dari Medan untuk Indonesia. Target 1% seperti Malaysia 0,92% dan Thailand 0,97% realistis — asal bawa data riil Rp 2,95 T — bukan data gorengan,” tambah Herianto.
MSCI Emerging Markets total kelola USD 7,8 triliun — Indonesia 0,3% = USD 23,4 miliar — kalau balik ke 1% seperti target Holding KII = USD 78 miliar — selisih USD 54,6 miliar potensi inflow — atau setara Rp 900 T — itu yang bisa selamatkan IHSG dan rupiah — bukan janji — tapi hitungan fund global.
Fakta: Bobot Indonesia 0,3% sekarang — tapi PNBP Kawasan Industri saja Rp 2,95 T — setara 0,15% APBN — kalau 23 kawasan jalan semua — bisa 1% — artinya 1 kawasan industri = 0,04% bobot MSCI — KIM 800 Ha + KIN 300 Ha saja sudah 0,08% — ini hitungan riil — bukan gorengan — MSCI pasti hitung.
Terkait warning Dino bahwa krisis keuangan 1998 menumbangkan Presiden Soeharto dan bisa jadi multikrisis, Herianto menyebut justru itu jadi kekuatan pemerintahan Prabowo.
“Kami aktivis 98 paling paham 1998 — makanya kami dukung Prabowo — karena Prabowo satu-satunya Presiden pasca 98 yang bikin DHE wajib 12 bulan dan bentuk Danantara untuk jaga Astacita 5 dan 6 — ekonomi berkeadilan dan antikorupsi. Ini bukan ulangi 1998 — ini cegah 1998 terulang — pemerintahan Prabowo sedang selamatkan pasar modal dari gorengan warisan — dengan ekonomi riil — Holding KII Rp 2,95 T buktinya — Istana sedang kerja — bukan sedang melawan,” tutup Herianto.
“Kami aktivis 98 tidak bela siapa-siapa — kami bela data — data bilang pemerintahan Prabowo sudah kerja — Rp 412 M + USD 1,2 M sudah setor per 20 Okt — itu fakta Danantara — bukan opini — Pak Dino kasih warning — kami kasih data — pemerintah kasih kerja — MSCI kasih nilai 1% Juni 2027 — semua senang — Indonesia menang.”
Pernyataan ini, lanjut Herianto, bukan menyerang pribadi Dino Patti Djalal yang merupakan negarawan dan harus dihormati. “Kami minta media nasional bantu sampaikan data ini ke Satgas MSCI Istana — deadline konsultasi 30 April 2027 — keputusan final 30 Juni 2027 — masih ada 8 bulan — Holding KII Rp 2,95 T siap jadi bahan jawaban resmi pemerintah ke MSCI — dari Medan untuk Indonesia — demi 1% bobot — demi Rp 900 T inflow.”
Sebelumnya Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta pemerintah Indonesia tidak bersikap konfrontatif terhadap Morgan Stanley Capital International ( MSCI ) atau pun memandang penilaian lembaga tersebut sebagai ancaman politik .
Menurutnya, MSCI merupakan penyedia indeks yang menjadi acuan investor global sehingga masukan terkait transparansi dan tata kelola pasar modal perlu ditanggapi .
” MSCI bukan lawan yang harus kita tumbangkan , tetapi wasit yang perlu kita dengar dan siasati . As long as we are in the game,” tegas Dino dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya dikutip Ahad 25/10/2026. (re)
