Pemerintah Wacanakan WFH Sehari dalam Sepekan, Jumat Dinilai Paling Ideal

menteri keuangan purbaya sadewa 1774056028377 169

FORUM JAKARTA | Pemerintah tengah mewacanakan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak harga energi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai hari Jumat menjadi opsi paling ideal untuk penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya, potensi penurunan produktivitas pada hari itu relatif kecil dibanding hari kerja lainnya.

“Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, bagi aparatur sipil negara (ASN), hari Jumat umumnya diisi dengan kegiatan olahraga pagi serta terpotong waktu salat Jumat, sehingga durasi kerja lebih singkat. Kondisi serupa juga dinilai terjadi di sektor swasta, termasuk di lingkungan pabrik.

“Dipilih yang paling sedikit dampaknya terhadap produktivitas,” tambahnya.

Wacana kebijakan ini telah dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara daring. Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Selain itu, turut hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Tito Karnavian mengungkapkan bahwa salah satu skema yang dibahas adalah penerapan WFH satu hari dalam seminggu, khususnya bagi ASN, sebagai langkah efisiensi penggunaan BBM pascalonjakan harga minyak dunia.

“Yang saya dengar itu satu hari selama seminggu. Tapi hari apa yang akan diambil, nanti diputuskan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan secara resmi kebijakan tersebut. Hasil rapat masih akan dilaporkan kepada Presiden sebelum diumumkan ke publik.

“Setelah ada arahan bapak presiden, baru nanti diumumkan resmi,” kata Tito.

Jika diterapkan, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas harian masyarakat, khususnya di kota-kota besar, sehingga berdampak pada penghematan konsumsi BBM nasional. (cnbc/suk)