FORUM Tebing Tinggi | Puluhan aktivis yang tergabung dalam Tebing Tinggi Bergerak (TTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi, Jalan Yos Sudarso, Selasa (23/6). Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster dan spanduk berisi kritik serta tuntutan agar aparat penegak hukum lebih serius menindaklanjuti sejumlah pengaduan masyarakat (dumas) yang telah disampaikan sebelumnya.
Aksi yang mendapat pengawalan dari personel Polres Tebing Tinggi itu diwarnai orasi bergantian dari para aktivis. Mereka mempertanyakan perkembangan sejumlah laporan yang dinilai belum menunjukkan kejelasan penanganan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah dan program pembangunan yang bersumber dari APBD.
Juru Bicara TTB, Aswadi Simatupang, menyebutkan beberapa persoalan yang menjadi perhatian pihaknya, antara lain dugaan permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Lingkungan (Pilkepling), program Beasiswa Urusan Daerah (BUD), revitalisasi Pasar Inpres, revitalisasi kolam renang, hingga pengelolaan dana kelurahan.
“Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana perkembangan setiap pengaduan yang telah disampaikan. Jangan sampai laporan yang menyangkut kepentingan publik terkesan mengendap tanpa kejelasan,” tegas Aswadi dalam orasinya.
Selain meminta percepatan penanganan sejumlah dumas, TTB juga menyerahkan daftar tuntutan yang berisi permintaan agar Kejari memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
Menurut Aswadi, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak dapat ditawar dalam pengelolaan keuangan negara.
“Kami datang bukan untuk menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta aparat penegak hukum menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara profesional, sehingga tidak ada ruang bagi dugaan penyimpangan anggaran yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Massa aksi kemudian diterima oleh Kasi Intelijen Kejari Tebing Tinggi, Sintong Purba, SH, bersama jajaran. Dalam dialog yang berlangsung di halaman kantor Kejari, pihak kejaksaan menjelaskan bahwa beberapa laporan masyarakat masih dalam proses penelaahan. Terkait persoalan Pilkepling, Kejari menyebut telah berkoordinasi dan menyurati Ombudsman untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya memuaskan pihak TTB. Mereka menilai perkembangan penanganan sejumlah laporan belum tersampaikan secara terbuka kepada publik maupun pelapor.
Usai dialog yang berlangsung cukup dinamis, massa membubarkan diri secara tertib. TTB menegaskan akan terus mengawal perkembangan setiap laporan yang telah mereka sampaikan kepada aparat penegak hukum.
Aksi TTB menjadi cerminan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penanganan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik. Di tengah berbagai laporan yang telah masuk, publik kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan setiap dugaan penyimpangan diproses secara terbuka, profesional, dan tidak berhenti sebatas administrasi.
Sebab, kepercayaan masyarakat tidak dibangun oleh janji, melainkan oleh kepastian hukum dan hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan. ( MET )
