FORUM MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta tidak tinggal diam menghadapi tingginya harga semen yang dinilai semakin membebani masyarakat. Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Sumatera Utara, Abdul Thaib Siahaan, secara tegas mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution turun tangan mengintervensi harga semen di pasaran.
Menurut Abdul Thaib, kenaikan harga semen bukan persoalan kecil. Komoditas tersebut merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat, khususnya bagi warga yang sedang membangun atau memperbaiki rumah.
“Kami meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk intervensi harga semen. Jangan sampai masyarakat yang ingin membangun justru semakin terbebani karena harga bahan bangunan yang tidak terkendali,” tegas Abdul Thaib, Sabtu (5/9/2026).
Ia menilai pemerintah harus memiliki empati terhadap masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Tingginya harga bahan bangunan, kata dia, berpotensi memperlambat pembangunan sekaligus memperberat beban ekonomi masyarakat.
Abdul Thaib bahkan menyoroti harga semen yang disebut telah mencapai sekitar Rp75 ribu per sak untuk kualitas yang dinilai paling rendah.
Bagi ISARAH Sumut, angka tersebut sudah tidak rasional jika dibandingkan dengan kemampuan daya beli masyarakat.
“Harga semen yang tinggi ini menjadi salah satu indikator tekanan inflasi yang dirasakan langsung masyarakat. Pemerintah jangan hanya melihat angka inflasi di atas kertas, tetapi harus melihat apa yang terjadi di pasar dan dirasakan masyarakat setiap hari,” ujarnya.
Dugaan Permainan Distribusi Harus Dibongkar
ISARAH Sumut juga mempertanyakan mata rantai distribusi semen hingga ke tingkat panglong atau toko bahan bangunan. Abdul Thaib menduga tingginya harga semen tidak semata-mata disebabkan faktor produksi, tetapi perlu ditelusuri lebih jauh pada sistem distribusinya.
Ia meminta pemerintah dan aparat terkait tidak menutup mata apabila memang terdapat praktik permainan harga atau dugaan mafia distribusi yang menyebabkan harga semen di tingkat konsumen melambung.
“Kami menduga ada permainan dalam distribusi semen ke panglong-panglong. Kalau memang tidak ada permainan, pemerintah harus berani membuka dan mengawasi mata rantai distribusinya. Dari pabrik berapa, distributor berapa, sampai ke masyarakat berapa. Semuanya harus transparan,” tegasnya.
Menurut dia, transparansi distribusi penting agar masyarakat tidak menjadi korban dari rantai perdagangan yang terlalu panjang maupun praktik-praktik yang berpotensi menciptakan harga tidak wajar.
Bobby Diminta Jangan Hanya Jadi Penonton
ISARAH Sumut secara khusus meminta Gubernur Bobby Nasution mengambil langkah konkret, bukan sekadar menerima laporan mengenai harga bahan bangunan.
Pemerintah Provinsi Sumut, kata Abdul Thaib, memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, produsen, distributor, hingga pelaku usaha guna mencari solusi agar harga semen kembali terjangkau.
“Pak Gubernur harus hadir. Jangan biarkan masyarakat menghadapi sendiri mahalnya harga semen. Kalau pemerintah bisa melakukan intervensi terhadap komoditas tertentu, persoalan semen juga harus mendapat perhatian serius karena menyangkut pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Ia juga mendesak perusahaan negara yang menaungi industri atau pengadaan semen agar mengevaluasi sistem distribusi produknya.
Menurut Abdul Thaib, jangan sampai produk yang diproduksi dengan tujuan mendukung pembangunan nasional justru menjadi mahal ketika sampai ke tangan masyarakat.
“BUMN yang menaungi pengadaan maupun pabrik semen harus benar-benar melihat bagaimana produknya didistribusikan sampai ke masyarakat. Jangan sampai harga di tingkat konsumen melonjak jauh dan masyarakat yang akhirnya menjadi korban,” ujarnya.
ISARAH Sumut berharap persoalan tersebut segera mendapat perhatian serius dari Pemprov Sumut. Pemerintah dinilai harus memastikan harga bahan bangunan tetap dalam batas kewajaran agar masyarakat tetap memiliki kemampuan untuk membangun rumah, memperbaiki tempat tinggal, maupun mendukung pembangunan di daerah.
“Masyarakat tidak meminta harga yang tidak masuk akal. Mereka hanya meminta harga yang wajar dan terjangkau. Di situlah pemerintah harus hadir,” pungkas Abdul Thaib. (re)
