Program ini merupakan kolaborasi BPJS Kesehatan Cabang Medan dan Pemko Medan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga peserta JKN-KIS di Kota Medan.
Supriyanto menegaskan program cukup bawa KTP ini sudah disosialisasikan kepada seluruh Faskes(Fasilitas Kesehatan). “Jadi tidak ada alasan untuk menolak pasien peserta BPJS Kesehatan tersebut,” tegasnya.
Untuk membantu warga yang merasa tidak terlayani di Faskes saat berobat, misalnya penolakan pakai KTP, maka si pasien bisa mengakses program ‘SATU’ (Petugas Pembantu) BPJS Kesehatan yang ditugasi melayani keluhan warga. Di setiap rumah sakit, Puskesmas maupun klinik dipampangkan nama petugas ‘SATU’ dan nomor HP-nya.
Dalam pertemuan itu, Supriyanto S dan Rahman Cahyo juga menjelaskan seputar tunggakan iuran yang hangat dikeluhkan warga apalagi yang terdampak pandemi Covid-19. “Sebenarnya BPJS Kesehatan sudah memberi kemudahan pembayaran tunggakan. Seandainya peserta menunggak iuran sampai 5 tahun maka cukup membayar 24 bulan saja maka tunggakan dianggap lunas dan kartunya pun aktif atau bisa digunakan untuk berobat kembali,” paparnya.
Terkait pengendara yang mengalami kecelakaan tunggal di jalanan, BPJS Kesehatan akan memberikan bantuan sesuai regulasi jika ada Laporan Polisi (LP). “Syaratnya, jika kecelakaan lalu lintas tunggal itu tidak masuk kategori kecelakaan kerja dan korban tercatat sebagai peserta JKN-KIS aktif. Untuk klaim pelayanan kesehatan karena kecelakaan lalu lintas dapat diajukan kepada BPJS Kesehatan khusus untuk kecelakaan tunggal. Sedangkan untuk korban kecelakaan lalu lintas ganda dan tidak termasuk kecelakaan kerja, maka biaya pengobatannya ditanggung PT Jasa Raharja (Persero),” jelas Supriyanto.
Namun, lanjut Supriyanto, tidak semua kecelakaan lalu lintas (laka lantas) tunggal ditanggung oleh BPJS Kesehatan, karena ada beberapa jenis laka lantas tunggal yang penjaminnya adalah PT. Jasa Raharja (Persero), seperti korban laka lantas moda angkutan umum resmi dan telah membayar retribusi.
“Untuk membuktikan kecelakaan tunggal atau tidaknya, nanti Polisi lalu lintas yang berwenang menentukan kategori suatu laka lantas itu dan BPJS Kesehatan atau PT. Jasa Raharja membutuhkan dokumen Laporan Polisi (LP). BPJS akan menerima klaim biaya perawatan jika ada LP dari Kepolisian untuk Laka Tunggal. Jika tidak ada LP yang diterbitkan kepolisian, pihak BPJS tidak bisa memberikan bantuan perawatan korban laka tunggal sesuai regulasi dari BPJS,” pungkasnya. (Ananda/Zas)
