Komisi III DPRD Medan Dukung Pengendalian Inflasi, Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Pengembangan UMKM

RDP Komisi III DPRD Medan
Komisi III DPRD Medan menggelar RDP dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Medan, Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar, Perum Bulog Wilayah Sumut dan Cabang Medan

“Dan terbukti animo masyarakat sangat tinggi terhadap beras bulog ini. Dalam sehari, kita menjual 20 sampai 30 ton beras bulog dengan harga HET tersebut, respon masyarakat sangat positif. Harapan kami, setiap harinya Bulog bisa meningkatkan supply berasnya hingga 50 ton,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Ishaq Mustafa Tarigan
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Ishaq Mustafa Tarigan

Menanggapi penjelasan Perum Bulog, PUD Pasar dan Dinas Koperasi UKM Perindag, Ketua Komisi III Afif Abdillah, meminta semua pihak agar dapat melakukan pengawasan terhadap pendistribusian beras bulog. “Masalah beras ini penting, sebab ini masalah hajat hidup orang banyak,” tegas Afif.

Senada dengan Afif, Sekretaris Komisi III, Hendri Duin juga meminta Pemko Medan melalui PUD Pasar dan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang memanfaatkan pendistribusian beras bulog untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.

“Masalah sembako ini nggak boleh main-main, ini masalah kebutuhan hidup. Apalagi soal beras, komoditi beras ini sangat berpengaruh dengan tingkat inflasi. Harga beras ini harus kita jaga, supaya inflasi juga tetap terjaga,” ungkapnya.

Sedangkan, soal harga bahan pokok melambung tinggi, Komisi III DPRD Kota Medan mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menggunakan Data Tak Terduga (DTT) yang telah dialokasikan sekitar Rp.40 miliar melalui APBD Kota Medan Tahun 2023 untuk melakukan intervensi pasar guna menstabilkan harga sembako yang semakin tinggi. Hal ini, dinilai sangat penting, mengingat kondisi daya beli masyarakat yang kian menurun. Selain itu, kestabilan harga juga dinilai penting dalam menjaga tingkat inflasi agar tidak melambung tinggi.

Komisi III DPRD Medan melakukan sidak ke pasar pasar
Komisi III DPRD Medan melakukan sidak ke pasar-pasar di Kota Medan

“Jika dalam kondisi darurat, bisa saja Dana Tak Terduga ini digunakan pada pertengahan tahun. Nantinya kalau terjadi kenaikan karena pengaruh ekokomi global, maka kita akan dorong penggunaan DTT ini,” ucap Afif Abdillah kepada Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar Nasution.

Dikatakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan tersebut, harus ada mekanisme yang sesuai aturan untuk dijalankan terlebih dahulu sebelum menggunakan DTT. Namun mengingat menjaga kestabilan harga iru penting, bukan hal yang tidak mungkin untuk menggunakan DTT tersebut.

Menurut Afif, penggunaan DTT harus dapat mengintervensi pasar agar harga sembako kembali stabil. Sebab meskipun kondisi saat ini masih awal tahun, namun sebentar lagi umat islam akan memasuki Bulan Ramadhan.

DTT ini, sambung Afif, bisa digunakan untuk kondisi darurat apa saja. Seperti di tahun 2021, DTT dialokasikan untuk pengendalian kasus Covid-19.”Jadi kalau untuk pengendalian harga sembako, kalau Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemko Medan menyatakan kondisi darurat, maka DTT bisa digunakan untuk mengontrol harga,” sambungnya.

Diakuinya, anggaran DTT ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 100 miliar, karena ditahun lalu DTT tidak digunakan sehingga terjadi SilPA. “Namun begitu, anggarannya secara aturan bisa ditambah jika dalam kondisi mendesak. Jadi ini lebih kecil anggarannya. Begitupun kalau diperlukan, ada regulasi yang mengaturnya bisa ditambah dengan penjabaran atau dalam P-APBD nanti,” terangnya.