Kondisi jalan rusak sudah menjadi pemandangan biasa di berbagai wilayah Indonesia. Tapi saat jalan yang rusak itu berada di kawasan strategis seperti Medan Belawan, yang menjadi gerbang ekonomi dan pelabuhan utama, lalu luput dari perhatian negara, kita patut bertanya, ada apa dengan cara negara melayani rakyatnya?
Kerusakan Jalan Pelabuhan Raya yang baru-baru ini dibahas dalam rapat koordinasi DPRD Medan menjadi sorotan publik. Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, menggelar rapat bersama sejumlah pihak terkait. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan perusahaan yang beroperasi di sepanjang jalan seperti PT Pelindo Regional I, PT Sarana Maju Perkasa, serta Polres Pelabuhan Belawan dan Kejaksaan Negeri Belawan sebagai saksi.
Rapat ini bertujuan mencari solusi atas kondisi jalan yang rusak parah. Selain mengganggu aktivitas warga, kerusakan tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan. Hasilnya, seluruh perusahaan di sepanjang jalan diwajibkan membangun saluran drainase di depan area masing-masing dengan dana internal perusahaan. Setelah itu, PT Pelindo akan melanjutkan perbaikan jalan
(dprd.medan.go.id/8/7/2025).
Namun, pertanyaannya, mengapa baru sekarang? Mengapa kawasan sepenting Belawan justru jadi contoh buruk dalam pengelolaan infrastruktur? Jangan-jangan masalahnya bukan sekadar teknis, tapi sistemik.
Kerusakan jalan seperti ini tidak bisa lagi dianggap sekadar soal aspal mengelupas atau lubang menganga. Ia adalah simbol ketimpangan pembangunan, yang merata hanya di atas kertas. Ia menunjukkan bagaimana negara abai dalam mengatur urusan rakyat, bagaimana pemimpin lalai dalam amanah kekuasaan, dan bagaimana kapitalisme menjadikan infrastruktur sebagai proyek untung-rugi, bukan sebagai kebutuhan mendesak rakyat.
Yang lebih mengejutkan, tanggung jawab pembangunan drainase justru diserahkan kepada perusahaan swasta. Ini menegaskan bahwa negara melepaskan kewajiban dasarnya dalam menyediakan layanan publik. Dalam sistem sekuler kapitalis saat ini, pembangunan infrastruktur hanya diprioritaskan jika dianggap menguntungkan secara ekonomi. Jalan-jalan di kawasan elite, kawasan industri besar, atau pusat pemerintahan cepat diperbaiki. Tapi wilayah seperti Belawan? Kerap terpinggirkan.
Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat, melainkan pada kalkulasi bisnis semata. Beginilah wajah kapitalisme, berpihak pada keuntungan, bukan pada kemaslahatan.
Sebaliknya, Islam memandang bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus rakyat), dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
(h.r. Bukhari)
Artinya, jalan rusak bukan sekadar urusan Dinas Pekerjaan Umum atau camat setempat. Ini adalah amanah negara yang tak boleh diabaikan, sekecil apa pun bentuknya. Dalam sistem Islam, pemimpin tidak menunggu rakyat menderita untuk bertindak. Jalan yang rusak dan membahayakan nyawa adalah bentuk pengabaian terhadap amanah Allah. Jika seorang muslim celaka karena jalan rusak, itu bukan sekadar kecelakaan, tetapi dosa kolektif para penguasa yang lalai.
Islam mengajarkan bahwa negara hadir sebagai pelayan umat, bukan sekadar penguasa. Jalan raya dan fasilitas umum termasuk dalam kategori kemaslahatan publik yang wajib dijaga. Dalam sistem Khilafah, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur adalah kewajiban negara yang dibiayai dari Baitul Mal, tanpa harus menunggu desakan publik atau viral di media sosial.
Negara Islam tidak mengenal proyek mangkrak, tender bermasalah, apalagi pembangunan yang dijadikan ladang korupsi. Setiap sen dari kas negara dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan rakyat. Kekuasaan dalam Islam bukan alat memperkaya diri, melainkan amanah yang berat.
Ironisnya, dalam sistem saat ini, rakyat baru didengar setelah menderita, marah, atau kehilangan nyawa. Perbaikan sering dilakukan bukan karena kesadaran tanggung jawab, tapi demi pencitraan. Padahal, Islam mendorong negara untuk bertindak preventif dan proaktif. Negara seharusnya bergerak sebelum rakyat menjadi korban, bukan setelah masalah membesar.
Maka, mau sampai kapan kita bertahan dalam sistem seperti ini? Jalan rusak hanyalah salah satu gejala dari kerusakan sistemik dalam pengurusan urusan rakyat.
Kapitalisme sudah terbukti gagal menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Yang dibutuhkan umat bukan tambal sulam kebijakan, tapi perubahan sistemik. Islam dengan sistem Khilafah menawarkan solusi menyeluruh, tidak hanya membangun infrastruktur yang layak, tapi juga menjamin keadilan distribusi hingga ke pelosok negeri.
Dalam Islam, setiap warga negara dijamin haknya atas jalan yang layak, air bersih, pendidikan, dan keamanan. Tak perlu demonstrasi atau tekanan politik untuk didengar. Negara hadir sebagai pengurus, bukan penonton.
Jika kita terus bertahan dalam sistem yang jelas-jelas abai terhadap urusan umat, maka persoalan seperti ini akan terus berulang. Namun, bila kita kembali kepada Islam secara kafah, insyaAllah negeri ini akan dibangun atas dasar takwa, bukan sekadar kepentingan.
Wallahualam bissawab.
