Herianto: Kenaikan Tukin Pegawai ESDM Langkah Strategis Prabowo Bersihkan Sektor Energi dari Korupsi

FORUM JAKARTA | Pemerintah resmi menaikkan tunjangan kinerja (Tukin) pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 100 persen. Keputusan tersebut disetujui langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, kenaikan Tukin ini merupakan bentuk penghargaan negara kepada aparatur negara yang bekerja di sektor energi dan sumber daya mineral.

Menanggapi kebijakan tersebut, pengamat kebijakan publik Herianto, SE menilai langkah Presiden Prabowo merupakan strategi memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih di sektor energi dan pertambangan.

Menurutnya, kenaikan Tukin ini bukan bentuk pemborosan, melainkan investasi moral dan integritas bagi aparatur sipil negara di Kementerian ESDM agar tidak tergoda praktik korupsi, terutama dalam proses pemberian izin pertambangan.

“Ini adalah upaya Pak Prabowo untuk menyelamatkan kekayaan energi dan sumber daya mineral dari praktik konspirasi korupsi, terutama dalam perizinan tambang,” ujar Herianto saat dihubungi di Medan, Selasa (28/10/2025).

Ia mengingatkan bahwa praktik korupsi di sektor tambang kerap melibatkan jaringan terstruktur antara pejabat publik dan pengusaha yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

“Ingat kasus korupsi timah (2015–2022). Kasus itu diduga melibatkan pejabat dan pengusaha yang memfasilitasi penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah, menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Begitu juga kasus tambang di Bengkulu dan Kaltim yang merugikan negara ratusan miliar,” ungkapnya.

Herianto menilai, kenaikan Tukin hingga dua kali lipat bagi pegawai ESDM dapat menjadi insentif positif untuk menekan potensi penyimpangan anggaran dan praktik suap.

“Kenaikan Tukin dianggap sebagai salah satu upaya mengurangi praktik korupsi. Ketika kesejahteraan pegawai meningkat, motivasi untuk menyalahgunakan kewenangan dapat berkurang,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tetap memperhitungkan dampak fiskalnya terhadap kondisi ekonomi nasional yang tengah melambat.

“Secara fiskal harus dihitung secara matang efeknya terhadap keuangan negara, apalagi ekonomi rakyat saat ini sedang landai. Tetapi kalau dilihat dari sisi efisiensi jangka panjang, kebijakan ini justru dapat menyelamatkan banyak keuangan negara yang sebelumnya bocor akibat korupsi,” jelasnya. (re)