FORUM MEDAN | Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PTPN IV Regional II, Jalan Letjen Suprapto, Kota Medan, Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.
Dalam aksinya, massa menuding adanya dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses penunjukan langsung (PL) sejumlah proyek di lingkungan PTPN IV Regional II. Mereka mendesak pihak Regional Head (RH) PTPN IV untuk melakukan pemeriksaan terhadap vendor yang diduga memperoleh banyak paket pekerjaan di beberapa unit kebun.
Ketua DPC LSM PMPRI Kabupaten Asahan, Hendra Syahputra, SP, dalam orasinya menyatakan pihaknya menemukan indikasi adanya vendor yang mendapatkan delapan hingga sepuluh paket pekerjaan yang tersebar di Kebun Mandoge, Kebun Air Batu, dan Kebun Tinjowan.
“Kami meminta dan mendesak PalmCo selaku Sub Holding BUMN Perkebunan yang berada di Jakarta agar tidak melakukan pengondisian terhadap vendor-vendor yang mengerjakan proyek replanting maupun penanaman pohon. Kami menilai hal tersebut berpotensi menimbulkan praktik KKN dan gratifikasi,” tegas Hendra di hadapan peserta aksi.
Selain itu, PMPRI juga mendesak PalmCo untuk membatalkan sistem penunjukan langsung pada proyek-proyek tahun 2026 dan mengembalikan mekanisme pengadaan melalui sistem tender terbuka atau e-procurement.
Menurut Hendra, seluruh proses pengadaan dan tender proyek seharusnya dilaksanakan secara transparan melalui platform resmi perusahaan sehingga seluruh penyedia jasa memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing berdasarkan penawaran harga dan kemampuan teknis.
“Kami meminta seluruh proses tender dan pengadaan proyek dibuka secara online melalui platform resmi PTPN IV. Dengan demikian, lelang dapat berjalan secara transparan dan profesional,” ujarnya.
Senada dengan itu, Koordinator Lapangan aksi, Donny Alfan, meminta pihak manajemen menghadirkan pejabat terkait untuk memberikan penjelasan kepada massa.
“Kami minta Kasubbag Ali Rabani hadir menjelaskan kepada kami. Jika menggunakan sistem penunjukan langsung, maka vendor-vendor baru tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja di bidang tanaman ulang di lingkungan PTPN IV,” katanya.
Setelah beberapa saat menyampaikan tuntutan secara bergantian, perwakilan massa akhirnya diterima oleh Humas Regional Head PTPN IV, S. Tampubolon.
Dalam pertemuan tersebut, Tampubolon meminta PMPRI menyerahkan data dan bukti pendukung terkait dugaan yang disampaikan, termasuk nama-nama perusahaan yang disebut memperoleh banyak paket pekerjaan melalui sistem penunjukan langsung.
“Jika ada data-data nama perusahaan vendor yang mengerjakan paket proyek melalui penunjukan langsung hingga delapan sampai sepuluh paket, mohon diserahkan kepada kami untuk dilakukan evaluasi,” ujar Tampubolon.
Mendengar tanggapan tersebut, massa PMPRI menyatakan akan menindaklanjuti dengan menyerahkan data yang mereka miliki. Aksi kemudian berakhir dengan tertib dan para peserta membubarkan diri di bawah pengawalan personel Polrestabes Medan yang sejak awal mengamankan jalannya demonstrasi. (okrasyid/azr)
