FORUM MEDAN | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) siap menerima laporan masyarakat atas proyek Infrastrukrur Pengadaan Air Bersih di PT Kawasan Industri Medan (KIM) senilai 80 miliar jika diduga adanya diindikasi menyalahnya pekerjaan tersebut.
Kajatisu melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan, Senin (31/7/2023) memaparkan, Kejatisu sesuai mekanisme di Pelayanan Terpadu Satu Pintu siap menerima pengaduan masyarakat atas indikasi pelanggaran hukum bidang korupsi atau sesuai kewenangan lembaga Adhyaksa itu.
“Masyarakat dapat menyampaikan melalui pengaduan masyarakat indikasi korupsi yang ditemukan ke PTSP Kejatisu yang selanjutnya akan ditelaah dan akan dilakukan mekanisme sesuai aturan yang berlaku,” jabar mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang itu.
Sebagaimana diketahui, sesuai paparan berbagai lembaga survei, Kejaksaan sebagai lembaga negara bidang hukum yang mampu mengungkap berbagai kasus korupsi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.
Di realease Indakator Politik pada Juli 2023 lalu, kepercayaan publik pada Kejaksaan Agung mencapai 81,2 persen. Hal ini juga dibuktikan dengan realita, berbagai kasus hukum terutama kasus korupsi yang mampu dituntaskan lembaga pimpinan ST Burhanuddin ini.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan masyarakat menyampaikan informasi jika ditemukan dugaan kejanggalan yang terindikasi korupsi ke lembaga anti rasuah itu.
Melalui Kasatgas Korsup KPK Wilayah I Marulitua Manurung, Rabu (26/7/2023), KPK menyarankan masyarakat melapor ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) jika menemukan adanya indikasi korupsi di lembaga pemerintahan atau perusahaan plat merah. “Silahkan buat laporan ke Direktorat PLPM KPK,” ujar Marulitua Manurung, dalam diskusi dengan wartawan di Kantor Gubernur Sumut.
Pegawai lembaga Anti Rasuah ini menerangkan secara rinci, laporan masyarakat yang disampaikan di Direktorat PLPM KPK RI akan dipelajari dan didistribusikan ke bidang yang kompeten.







