FORUM MEDAN | Perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan penerapan tanggung jawab mutlak (strict liability) yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terhadap PT Tri Bahtera Srikandi (TBS) resmi mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (27/1/2026).
Sidang perdana yang digelar di Ruang Cakra Utama PN Medan dipimpin hakim ketua Jarot Widiyatmono, dengan anggota majelis Frans Efendi Manurung dan Evelyn Napitupulu. Agenda awal persidangan diisi dengan pemeriksaan kelengkapan surat kuasa dari masing-masing pihak.
Tim kuasa hukum penggugat dari KLH/BPLH diperkuat Sri Indrawati, SH, MSi dan Citra Arruum Purbosari, SH.
Sementara pihak tergugat PT TBS diwakili Ahmad Fatoni SH MH, Muhammad Azhar SH MH, Ronny P Manullang SH, MH serta Feri Kurniawan SH.
Setelah memverifikasi dokumen administrasi kedua belah pihak, majelis hakim melakukan musyawarah singkat. Hakim ketua kemudian menunda persidangan dan mengarahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi.
“Silakan pihak penggugat dan tergugat berkoordinasi dengan hakim mediator, Bapak Efrata (Happy Tarigan),” ujar Jarot Widiyatmono.
Usai persidangan, tim kuasa hukum KLH/BPLH enggan memberikan keterangan terkait materi gugatan. Sebaliknya, kuasa hukum PT TBS menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
“Kami akan kooperatif. Perusahaan ini bukan perusahaan besar.
Banyak faktor lain yang juga berkontribusi. Kami merasa klien kami dijadikan kambing hitam. Karena itu, kami berharap keadilan,” kata Feri Kurniawan.
Pantauan di PN Medan Kelas IA Khusus menunjukkan kedua pihak kemudian menuju Ruang Mediasi, Kaukus, dan Diversi untuk melaksanakan tahapan mediasi sesuai arahan majelis hakim.
Kerugian Capai Rp120 Miliar
Berdasarkan informasi yang diperoleh, gugatan KLH/BPLH didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menegaskan asas tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Negara berkewajiban menjamin pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat serta melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Perusahaan perkebunan buah kelapa sawit yang berkantor di Komplek Setia Budi Business Blok B/15, Tanjung Rejo, Medan Sunggal, dinilai bertanggung jawab atas dugaan kerusakan lingkungan hidup dengan nilai kerugian mencapai Rp120.010.013.000.
Kerusakan tersebut antara lain berupa degradasi tanah dan erosi di wilayah hulu yang diduga turut memicu banjir bandang di Kecamatan Garoga, wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, pada 24–25 November 2025.
Bencana tersebut mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur dan bentang alam. Hasil verifikasi penggugat menyebutkan dampak banjir tidak hanya dirasakan di wilayah hulu, tetapi juga meluas hingga kawasan hilir DAS Batang Toru. (RM)
