FORUM MEDAN | Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOPG), dituntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap proyek peningkatan jalan provinsi.
Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di ruang Cakra Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (5/3/2026).
Selain Topan, jaksa KPK juga menuntut terdakwa lainnya, Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
Ketua tim JPU KPK, Eko Wahyu Prayitno, menyatakan kedua terdakwa terbukti menerima sesuatu atau janji dari rekanan proyek dalam bentuk commitment fee (CF) terkait pengaturan paket pekerjaan di UPTD Gunung Tua pada Tahun Anggaran 2025.
“Perbuatan para terdakwa memenuhi unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Eko Wahyu di hadapan majelis hakim.
Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut kedua terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 80 hari kurungan.
Untuk terdakwa Topan Ginting, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp50 juta. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang. Apabila masih tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.
Sementara itu, Rasuli Efendi Siregar juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp250 juta. Jaksa menyebut uang tersebut telah dititipkan kepada KPK untuk selanjutnya dirampas bagi negara.
Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Khusus Topan Ginting, jaksa menilai terdakwa tidak mengakui serta tidak menyesali perbuatannya.
Namun hal yang meringankan, kedua terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Rasuli Efendi Siregar juga dinilai bersikap kooperatif serta telah mengembalikan uang hasil kejahatan.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada 26 Juni 2025.
Dalam dakwaan disebutkan, Topan Ginting bersama Rasuli Efendi Siregar menerima suap terkait pengaturan proyek peningkatan jalan provinsi dengan total anggaran Rp165,8 miliar.
Dua proyek tersebut yakni peningkatan Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu dengan pagu anggaran Rp96 miliar serta peningkatan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp69,8 miliar.
Keduanya diduga menerima uang masing-masing Rp50 juta serta dijanjikan commitment fee sebesar 5 persen dari nilai kontrak oleh Direktur PT Dalihan Na Tolu Group, Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, dan Direktur PT Rona Na Mora, Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang alias Rayhan.
Dari kesepakatan itu, Topan disebut memperoleh bagian 4 persen dari nilai kontrak proyek, sedangkan Rasuli menerima 1 persen.
Dalam perkara yang sama, Kirun yang berstatus justice collaborator telah divonis 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp150 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sementara Rayhan divonis 2 tahun penjara dengan denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan.
Majelis hakim yang diketuai Mardison didampingi hakim anggota As’ad Rahim Lubis dan Rurita Ningrum menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari kedua terdakwa maupun tim penasihat hukumnya. (re)
