FORUM JAKARTA | Pemerintah tengah mengkaji langkah penghematan anggaran, termasuk opsi pemotongan gaji menteri dan anggota DPR, menyusul kekhawatiran terhadap kondisi stok bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kajian tersebut masih dalam tahap pendalaman oleh pemerintah.
“Kami sedang detailkan kajiannya,” ujar Prasetyo di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Meski demikian, Prasetyo memastikan bahwa stok BBM nasional saat ini masih dalam kondisi aman. Pemerintah, kata dia, terus menjaga pasokan agar tetap berada dalam batas standar nasional, yakni mampu memenuhi kebutuhan hingga sekitar 25 hari ke depan sesuai kapasitas penyimpanan.
“Meski bukan berarti setelah itu habis minyaknya. Itu mekanisme storage. Begitu penyimpanan kosong, diisi lagi,” jelasnya.
Ia menambahkan, situasi global saat ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong efisiensi, termasuk mengurangi konsumsi BBM. Salah satu langkah yang didorong adalah peralihan ke penggunaan transportasi publik.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya langkah penghematan sejak dini, meski Indonesia belum berada dalam kondisi krisis.
Prabowo bahkan mencontohkan kebijakan yang diambil Pakistan yang telah menerapkan langkah-langkah ekstrem atau critical measures, seperti pemangkasan hari kerja hingga pengurangan gaji pejabat negara.
“Ini langkah Pakistan, ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi, mereka menganggap ini sudah kritis,” kata Prabowo.
Pemerintah menilai langkah antisipatif ini penting guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, sekaligus memastikan ketersediaan energi tetap terjaga bagi masyarakat. (re)
