FORUM MEDAN | Kota Medan didera kelangkaan bahan bakar yang akut. Saban hari, pemandangan di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di ibu kota Sumatra Utara ini serupa: antrean kendaraan mengular ratusan meter, memicu kemacetan parah, sekaligus melumpuhkan urat nadi perekonomian warga.
Kondisi yang kian tak terkendali ini memantik tudingan miring terhadap buruknya tata kelola logistik pelat merah. Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Jusup Ginting Suka, menuding ada yang tidak beres dalam rantai pasok energi di wilayahnya.
Menurutnya, pembiaran ini adalah bentuk nyata abainya negara terhadap hak publik.
”Pertamina jangan mempermainkan masyarakat. Jangan biarkan warga menjadi korban akibat buruknya pengelolaan distribusi BBM. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan pelayanan yang layak,” ujar Jusup dengan nada masygul, Rabu, 15 Juli 2026.
Bungkamnya Sang Operator
Kejanggalan kian menguat lantaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memilih bungkam. Hingga laporan ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi atau cetak biru solusi dari sang operator pelat merah tersebut guna mengurai kepanikan publik (panic buying).
Sikap menutup diri ini dinilai Jusup sengaja membiarkan ruang spekulasi liar menggelinding di tengah masyarakat. Ia mendesak Pertamina segera membuka kartu ke publik: apakah ini murni kendala teknis, atau ada persoalan struktural yang disembunyikan?
”Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai muncul spekulasi yang justru memperkeruh keadaan,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Medan V tersebut.
Di Balik Kelangkaan Solar dan Pertalite
Investigasi di lapangan menunjukkan mampetnya pasokan tidak hanya menghantam sektor transportasi logistik yang bergantung pada Solar, melainkan juga menyasar Pertalite—konsumsi harian kendaraan roda dua dan transportasi online.
Ironisnya, antrean mengular ini kerap dibiarkan mengunci jalan hingga larut malam tanpa ada upaya taktis dari Pertamina untuk mengurai kepadatan di lapangan.
Jusup mendesak Pertamina tidak buang badan dan segera bertanggung jawab atas dampak sistemik yang ditimbulkan jika keterlambatan distribusi ini terbukti bersumber dari kelalaian manajemen internal mereka. Langkah cepat berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai sudah sangat mendesak demi menambal kebocoran kuota atau kuota yang salah sasaran.
Aroma Amis Penyelewengan
Di luar masalah buruknya manajemen logistik, bayang-bayang mafia BBM dan praktik culas spekulan kini mulai terendus. Di tengah krisis energi lokal ini, celah penyelewengan di tingkat penyalur sangat terbuka lebar.
Jusup meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan segera turun tangan menyisir potensi penimbunan ilegal oleh oknum-oknum yang memanfaatkan disparitas harga atau kuota yang tersumbat.
”Kalau memang ada praktik penimbunan atau permainan distribusi BBM, aparat penegak hukum harus mengusutnya hingga tuntas. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat,” pungkas Jusup. (Irwan manalu)
