FORUM MEDAN – Pemko Medan mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pengawasan keamanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat atau penerima manfaat.
Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi mengikuti sosialisasi Surat Edaran tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah secara virtual melalui Command Center Kantor Wali Kota Medan, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan ini diikuti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, serta para kepala daerah dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) MBG dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya dalam memastikan pelayanan pemenuhan gizi berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar keamanan pangan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dikatakan Erfin, Pemko Medan mendukung penuh pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, aspek keamanan dan kualitas pangan perlu menjadi perhatian utama demi mendukung kesehatan serta pemenuhan gizi masyarakat.
“Melalui koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan keamanan pangan dan kualitas pelayanan bagi seluruh penerima manfaat,” ujarnya
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG. Menurutnya, program yang menjadi salah satu prioritas Presiden RI tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
Tito mengingatkan para kepala daerah agar mampu memanfaatkan pelaksanaan program MBG untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, memperkuat ekonomi sirkular, membuka lapangan kerja, hingga membantu mengendalikan inflasi.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa besarnya skala program harus diimbangi dengan tata kelola yang baik, transparansi, dan pengawasan yang konsisten. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara BGN, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama ialah keamanan pangan. Pemeriksaan higiene dan sanitasi di SPPG, menurutnya, membutuhkan keterlibatan dinas kesehatan dan puskesmas agar makanan yang disediakan benar-benar aman dikonsumsi.
Sudaryono juga menekankan pentingnya langkah pencegahan terhadap kasus keracunan atau gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan dari program MBG. Ia meminta seluruh pihak memperkuat pengawasan agar program yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan mendukung tumbuh kembang anak tidak justru menimbulkan risiko kesehatan.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, Sudaryono mendorong koordinasi dan evaluasi secara rutin antara BGN, Kementerian Dalam Negeri, serta Satgas MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan berkala diharapkan menjadi ruang untuk membahas persoalan di lapangan, memperbarui informasi, dan merumuskan langkah perbaikan secara bersama-sama. (red)
