FORUM JAKARTA | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly dinilai layak untuk menjabat sebagai Jaksa Agung, menggantikan ST Burhanuddin, yang tengah menjadi sorotan publik lantaran beberapa isu skandal menimpa dirinya.
Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, Rabu (22/12/2021).
Menurut Ujang, dari kriteria, juga jabatannya sebagian Menkumham, bisa dijadikan landasan Yasonna melanjutkan pengabdiannya kepada negara di lembaga Adhyaksa.
Bahkan, kata Ujang, dirinya menerima informasi dari rekan-rekannya yang berada di Kemenkumham, jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah mendorong agar Yasonna menjadi Jaksa Agung.
Namun, lanjut Ujang, kala itu Yasonna merasa keberatan. Sebab dirinya merasa tidak nyaman untuk menduduki jabatan Jaksa Agung menggantikan ST Burhanuddin. Rasa tidak nyaman itu juga selalu hadir dalam diri Yasona setiap ada isu reshuffle yang berkembang.
“Memang Pak Yasona Laoly tidak mau, tidak nyaman, karena itu setiap ada isu reshuffle biasanya Pak Yasona Laoly merasa tidak nyaman,” ujarnya.
Informasi yang didapat Ujang, Yasonna emoh menjadi Jaksa Agung lantaran takut dijadikan alat politik. Rasa tidak nyaman itu lah yang membuat mantan anggota DPR RI tersebut menolaknya.
“Kalau untuk penegakan hukum ya bisa saja. Cuma yang takut itu kan digunakan untuk alat politik,” katanya.
“Alat politik tuh begini, alat politik bisa digunakan oleh partai untuk kepentingan pemilu, misalkan untuk menekan kepala daerah, begitu-begitu yang mungkin tidak cocok sama Pak Laoly,” ujar Ujang.
Jauh sebelumnya, sebelum pula pengumuman nama-nama menteri dan pejabat setingkat menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf, orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pernah menyampaikan jika partainya akan menyodorkan nama Yasonna sebagai Jaksa Agung, yang kala itu sempat dihuni politikus Partai Nasdem, HM Prasetyo pada era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Kita akan dorong Pak Yasonna sebagai Jaksa Agung,” ujar politikus PDIP yang pernah terseret kasus korupsi itu.
Namun saat diumumkan Jokowi, nama ST Burhanuddin, adik dari politikus PDIP Tubagus (TB) Hasanuddin yang menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia. Sedangkan Yasonna tetap pada posisi sebagai Menkumham, seperti pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Isu pergantian Jaksa Agung terus menggelinding bak bola salju. Hal itu lantaran Jaksa Agung Burhanuddin diduga memiliki beberapa persoalan, mulai dari dugaan KTP ganda, riwayat pendidikan yang belum jelas, dan kabar poligami dengan seorang pejabat di kejaksaan. (iin)