FORUM MEDAN | Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Alwashliyah (IPA) Sumatera Utara menduga manajemen PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) ditengarai hendak membenturkan anggota DPRD Sumut dengan masyarakat. Indikasi itu tergambar saat Komisi D DPRD Sumut melakukan kunjungan kerja yang disambut unjukrasa ketika ingin mengungkap realita kasus kebocoran gas yang menyebabkan ratusan warga keracunan dan lima meninggal dunia.
Kunjungan Komisi D DPRD Sumut ke PT SMGP pada Jumat (14/10/2022) lalu, terkesan mendapat perlawanan. Ratusan orang berunjukrasa menyambut para wakil rakyat itu dengan membentangkan spanduk diantaranya bertuliskan mendorong percepatan penyelesaikan korban T-011 tanpa menggunakan jasa pihak lain. Massa yang mengaku dari Forum Peduli Masyarakat Puncak Sorik Marapi (PSM) itu, silih berganti berorasi sembari memajang spanduk bertuliskan: “Jangan jadikan masyarakat puncak Sorik Marapi sebagai objek kepentingan kelompok dan politik”, dan “Puncak Sorik Marapi tidak sesuram pemberitaan di media sosial.”
Dari cara dan orasi yang mereka sampaikan, diduga ada niat menghalangi serta mengulur waktu rencana kunjungan kerja (kunker) tersebut. Namun setelah dilakukan negosiasi, akhirnya anggota dewan bisa melanjutkan kegiatan.
Berdasarkan kejadian tersebut, PW IPA Sumut menduga kuat PT SMGP takut menerima kedatangan Komisi D DPRD Sumut untuk mengungkap realita yang sebenarnya terjadi.
Sebab, sudah berulang kali kejadian bocornya gas beracun H2S yang menimbulkan korban, baik itu keracunan maupun korban jiwa. Di mulai kejadian pada 21/01/2021 silam, ratusan orang keracunan dan sebanyak 5 orang meninggal dunia. Kemudian pada 06/03/2022 yang menyebabkan 58 orang keracunan dan terakhir pada saat pembukaan sumur di T-11 pada 27/09/2022 bulan lalu menyebabkan 79 orang keracunan.
Dari persoalan persoalan tersebut Ketua PW IPA Sumut Mhd Amril Harahap didampingi Sekretaris Hairul Hanafi Purba mengatakan pihaknya dalam minggu ini akan menggelar Focus Group Discusion (FGD) di Kota Medan yang akan mengundang seluruh pihak terkait, selain pihak SMGP.
“Termasuk juga yang akan diundang Kementerian ESDM dan Ketua Komisi VII DPR RI serta Forkopimda Sumut untuk mendapatkan hasil dan mengeluarkan sebuah keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan bagi masyarakat Mandailing Natal yang terdampak dan menjadi korban akibat dari H2S PT SMGP,” tukas Amril. (zas/re)
