Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut Indonesia menggelontorkan Rp. 852,2 miliar untuk keperluan mentas di SEA Games Kamboja 2023. Dana digunakan untuk beberapa peruntukan mulai dari pembinaan atlet hingga bonus peraih medali.
Lebih rinci, anggaran Rp852,2 miliar itu terdiri dari Rp522 miliar untuk pembinaan atlet-atlet sebelum berlaga di multi-event internasional, Rp55,2 miliar untuk bantuan pengiriman kontingen menuju Kamboja, dan Rp275 miliar untuk pemberian bonus bagi peraih medali (atlet/pelatih/asisten pelatih) (CNNindonesia, 17/05/2023).
Tidak tanggung-tanggung. Gelontoran dana untuk keperluan cabang olahraga di Indonesia memang kerap dikeluarkan dengan nominal yang fantastis. Bahkan dikatakan pada laman ekon.go.id (20/09/2022) bahwa olahraga merupakan industri yang cakupannya sangat luas. Industri olahraga tidak hanya terkait dengan industri events namun juga termasuk industri apparel atau clothing line, perlengkapan olahraga, hingga broadcasting dan commercial. Hingga mereka menyimpulkan, sektor olahraga juga memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu pendongkrak perekonomian dan mengembangkan sport tourism nasional. Wajar jika sektor ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
Namun sangat disayangkan, pemerintah justru blunder dengan apa yang saat ini menjadi keluhan dan problematik ditengah masyarakat. Masih banyak permasalahan krusial di negeri ini yang belum mendapatkan penanganan serius.
Berdasarkan laporan BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan. Tentu ini bukan angka main-main. Sebab masih banyak deretan persoalan yang menimpa masyarakat Indonesia sampai saat ini.
Masalah stunting ditambah dengan buruknya sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan membuat permasalahan semakin komplit. Hal ini semakin menandakan kegagalan pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan dan anggaran. Padahal seharusnya pemerintah mengarahkan perhatiannya lebih dalam menangani sektor-sektor vital, bukan malah mengesampingkan masalah yang jauh lebih krusial sehingga lebih fokus pada hal yang berkaitan dengan prestise semata. Namun jikalau memang pemerintah serius menangani seluruh persoalan ini, mengapa tidak ada langkah nyata serta solusi yang solutif?
Lagi-lagi rakyat tidak bisa berharap lebih selama tatanan pemerintah saat ini masih menggunakan cara pandang kapitalisme-sekularisme. Pemisahan agama dari kehidupan menjadikan penguasa hanya berperan sebatas regulator, yakni hanya membuat kebijakan semata. Sementara fungsinya dalam pengurusan ummat terkesan alpa. Lebih parahnya lagi kepedulian penguasa terhadap rakyat seolah hanya retorika belaka. Bagaimana tidak, manfaat dan materi menjadi standar dalam menetapkan kebijakan. Wajar saja jika penguasa seakan terbebani dalam kepengurusan hajat hidup rakyat sepenuhnya. Sehingga wajar juga ketika pemerintah fokus mengejar prestise pada sea games maupun sektor olahraga lainnya, sebab dibalik itu semuanya akan ada keuntungan yang mereka dapatkan.
Tentu kondisinya berbeda dalam sistem Islam. Sistem Islam yang berdiri di atas satu dasar yaitu aqidah Islam akan memberikan mekanisme aturan yang sesuai dengan syariat. Di dalam sistem Islam negara wajib memastikan prioritas kebijakan semata-mata untuk kemashlahatan rakyat. Negara tidak akan membiarkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan keterpurukan. Melalui ini, penguasa atau khalifah menjalankan perannya sebagaimana seorang pengembala terhadap gembalanya. Karena pemimpin di dalam Islam mempunyai kewajiban mengurusi urusan rakyatnya tanpa pandang bulu. Sebab itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT kelak.
Negara di dalam Islam tentu memiliki ukuran prioritas kebijakan. Sebagaimana sandang, pangan dan papan menjadi tanggungjawab negara yang utama agar terpenuhi hajat hidup masyarakat. Begitupun dengan mekanisme pengelolaan dan pendistribusian harta yang termasuk kepunyaan rakyat akan senantiasa dikelola oleh negara sesuai dengan prinsip syariat tanpa ada intervensi swasta maupun asing. Jaminan pendidikan maupun kesehatan akan masuk ke dalam daftar pemenuhan kebutuhan rakyat. Tentu pelayanan terbaik yang lahir dari penerapan aturan yang shohih dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Islam juga mempunyai barometer dalam menetapkan setiap sektor yang akan diprioritaskan. Dalam sektor olahraga, negara nantinya akan menetapkan sektor tersebut sebagai cara mewujudkan kebugaran jasmani dan berjihad. Jenis olahraga yang dilakukan adalah yang terkait keduanya, misalnya berenang, berkuda, memanah, jalan kaki, lari, dan bela diri. Namun, olahraga tersebut dilakukan bukan untuk olahraga itu sendiri sehingga tidak untuk diperlombakan ataupun menjadi ajang pertunjukan, tontonan, dan bisnis (Mnews).
Demikianlah sistem Islam akan fokus memberikan jaminan kebutuhan pokok rakyat agar rakyat dapat hidup sehat dan sejahtera. Mulai dari urusan makanan sampai kepada akses layanan publik. Sistem sepertilah yang seharusnya terwujud ditengah-tengah kehidupan kaum muslim. Lantas, masihkah berharap pada sistem ini yang realitanya gagal dalam menjamin kesejahteraan?
Penulis: Bazlina Adani (Mahasiswi UMN-Al Washliyah Medan)
