FORUM MEDAN | Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings menurunkan prospek peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Penurunan prospek tersebut didasarkan pada penilaian Moody’s terhadap berkurangnya prediktabilitas dalam pembuatan kebijakan nasional. Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, yang masih berada dalam kategori investment grade.
Peringkat Baa2 menandakan Indonesia masih dianggap layak sebagai tujuan investasi, meskipun menunjukkan tingkat risiko yang moderat dibandingkan peringkat yang lebih tinggi. Mengutip The Edge Malaysia, Kamis (5/2/2026), Moody’s menyebut perubahan prospek ini mencerminkan meningkatnya risiko terhadap efektivitas kebijakan serta adanya indikasi pelemahan tata kelola.
“Jika tren ini berlanjut, hal tersebut dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah mapan dan selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan,” demikian pernyataan Moody’s.
Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Herianto, SE, menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi situasi geoeconomic warfare atau perang geoekonomi, yakni upaya menciptakan ketergantungan baru atau tekanan ekonomi melalui pembatasan investasi, sanksi perdagangan, hingga pemutusan rantai pasok.
“Strategi ini sering digunakan untuk memaksa mitra ekonomi menerima persyaratan investasi yang sebelumnya ditolak. Ini bagian dari manuver ekonomi global,” ujar Herianto di Medan, Jumat (6/2/2026).
Berdasarkan data realisasi foreign direct investment (FDI) tahun 2025, investasi asing di Indonesia masih didominasi Singapura, Hong Kong, dan Cina. Namun, negara-negara Eropa—khususnya melalui Belanda—serta Amerika Serikat terus bersaing meningkatkan porsi investasi mereka, terutama di sektor pertambangan, energi, dan teknologi.
BACA: Herianto SE: Penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI Sinyal Positif bagi Dunia Usaha
Secara blok, negara-negara Eropa seperti Belanda, Inggris, Swiss, dan Jerman tercatat memiliki total investasi kumulatif yang lebih besar dibandingkan Amerika Serikat. Meski demikian, secara individual Amerika Serikat tetap menjadi salah satu investor asing langsung terbesar di Indonesia.
“Sebagai satu negara, Amerika Serikat merupakan investor raksasa yang posisinya selalu berada di jajaran atas investasi asing langsung,” jelasnya.
Herianto memaparkan, dalam periode 2024–2026, motif ekonomi utama Eropa terhadap Indonesia berfokus pada diversifikasi rantai pasok global guna mengurangi ketergantungan terhadap Cina, akses terhadap bahan baku mineral strategis, serta perluasan pasar ekspor.
Kerja sama tersebut semakin intensif seiring proses penyelesaian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditargetkan rampung pada 2026. Perjanjian ini diproyeksikan menjadi instrumen penting bagi Eropa untuk memposisikan diri sebagai mitra dagang utama Indonesia selain Cina dan Amerika Serikat.
Menurut Herianto, Eropa sangat membutuhkan akses bahan baku strategis seperti nikel, tembaga, dan kobalt untuk mendukung industri teknologi dan transisi energi hijau. Meski terdapat ketegangan terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah, Eropa berupaya mengamankan rantai pasok melalui investasi hilirisasi di dalam negeri.
Selain itu, Indonesia dinilai sebagai alternatif strategis dalam diversifikasi rantai pasok global. Dengan populasi besar, struktur demografi muda, dan daya beli yang meningkat, Indonesia juga menjadi pasar ekspor potensial bagi produk-produk Eropa seperti otomotif, mesin, dan industri kimia. Melalui IEU-CEPA, sejumlah produk Eropa berpeluang masuk ke Indonesia dengan tarif nol persen.
“Eropa juga memiliki kepentingan kuat dalam investasi berkelanjutan dan hijau, sejalan dengan komitmen iklim global dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” tambahnya.
Dari sisi geopolitik, Herianto menilai perjanjian dagang strategis dimanfaatkan Eropa untuk memperkuat posisi ekonomi di Asia Tenggara, seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil di kisaran 5,1 persen pada 2026.
Ia bahkan menduga terdapat keterkaitan kepentingan Eropa terhadap perubahan prospek peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s Ratings, yang dikenal sebagai salah satu dari “Big Three” lembaga pemeringkat global dengan dominasi lebih dari 90 persen pasar pemeringkatan kredit internasional.
“Moody’s dikenal memiliki pengaruh besar dalam penilaian obligasi pemerintah dan korporasi internasional,” ujarnya.
Meski demikian, Herianto optimistis Indonesia mampu mengelola dinamika kepentingan global tersebut melalui kebijakan ekonomi bebas aktif sebagai implementasi politik luar negeri nasional.
“Dengan prinsip bebas aktif, Indonesia dapat menjalin kerja sama ekonomi internasional tanpa memihak blok kekuatan tertentu, sekaligus menjaga kepentingan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan stabilitas regional,” pungkasnya. (re)
