Selain itu, nara sumber mengaku, bimtek yang diikuti terkesan tak ada manfaatnya bagi mereka. Terlebih bagi dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Langkat. Begitu juga dengan bimtek sebelumnya, hanya terkesan menghambur – hamburkan uang.
“Gak ada manfaat yang kami ambil dari bimtek itu. Kami justru merasa terbebani dengan uang yang harus kami keluarkan. Mau gak mau, tepaksa uang dari dana BOS yang kami ambil. Kan kasihan sekolah yang jumlah muridnya minim. Mereka harus mengelola dana BOS dengan baik dan benar, tapi selalu ada aja kutipan dari dinas,” ketus sumber kesal.
Para kasek berharap, agar Dinas P dan P Kabupaten Langkat tidak lagi melakukan kegiatan yang membebani mereka. “Selain bimtek yang dipaksakan, kami juga harus membayar uang ‘arisan’ dan harus membeli spanduk dari dinas yang nilainya di luar nalar,” tandas sumber.
Hingga berita ini terbit, Kadis P dan P Kabupaten Langkat Dr H Saiful Abdi SH SE MPd belum memberikan keterangan. Begitu juga Kabid SD Dinas P dan P Kabupaten Langkat Sinarta Sitepu, enggan membalas pesan singkat yang dikirim ke ponselnya.
Begitu juga, salah seorang Panitia Bimtek LKIPD berinisial TS enggan memberikan keterangan terkait kegiatan yang mereka laksanakan. Dengan materi kegiatan ‘Strategi Menghadapi Pemeriksaan BPK terhadap Dana BOS’, terkesan adanya dugaan korupsi pengelolaan dan BOS di lingkungan Dinas P dan P Kabupaten Langkat. (Ahmad)
