Selain mendesak Walikota Medan mencopot Dirut PUD Pasar Suwarno, PT3SU juga meminta pihak Pemko Medan, dalam hal ini Sekertaris Daerah (Sekda) untuk melakukan audit keuangan PUD Pasar yang dinilai sudah sangat meresahkan.
“Dan kami minta juga agar Sekda untuk mengaudit keuangan PD Pasar yang dinilai sudah sangat meresahkan pedagang. Apalagi selama kita tahu selama dua tahun ini pedagang dalam keadaan kritis karena dihantam pandemi Covid-19,” tambah Iqbal.
Iqbal kembali mempertanyakan dasar pengutipan dilakukan pihak PUD Pasar terhadap pedagang Rp2 ribu per kios setiap harinya. “Apakah itu sudah ada persetujuan Walikota atau minimal Sekda. Oleh karena itu, kami minta kepada kepada Walikota Medan Bobby Nasution untuk segera mencopot Dirut PD Pasar beserta jajarannya,” tegas Iqbal.
Ditegaskan Iqbal, penolakan dilakukan P3TSU Kota Medan bukan tanpa alasan. “Apalagi ini, dengan alasan pengutipan untuk revitalisasi pasar, padahal pedagang dalam hal ini sudah dikutip retribusi. Dan didalam retribusi tersebut sudah termasuk biaya perawatan gedung, keamanan, penerangan, biaya kebersihan. Itu sudah tercantum di dalam retribusi,” jelas Iqbal.
P3TSU bersama belasan ribu pedagang yang tersebar di 52 pasar tradisional di 21 Kecamatan se-Kota Medan, menyesalkan kenapa PUD Pasar dalam hal ini melakukan pengutian lagi sebesar Rp2 ribu kepada pedagang. “Dan itu yang kami sangat sayangkan. Padahal Dirut PUD Pasar itu sosok berlatar pedagang dulunya. Kenapa dia sudah duduk menjadi pejabat, kok tidak ingat dengan penderitaan pedagang? Padahal dia itu seorang pedagang,” kesal Iqbal.
P3TSU menilai direksi PUD Pasar Medan tidak professional. “Sejak dilantik hingga sekarang, tidak ada dilakukan pembenahan terhadap pasar-pasar yang meringankan beban dan membuat kenyamanan pedagang,” sebutnya.
