FORUM STABAT | Sidang perkara 469/Pid.B/2022/PN.Stb dengan terdakwa SP, JS, RG dan TS digelar di PN Stabat, Rabu (21/9/2022) siang. Ali Imran Lubis dan Ninik Rahayu, sebagai saksi ahli dalam perkara tersebut berhalangan hadir di persidangan. Jaksa penuntut umum (JPU) Baron Sidik Saragih dan Jimmy Carter A pun membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) dari kedua saksi tersebut.
Pada intinya, keterangan saksi Ali Imran Lubis menyatakan, informasi tentang panti rehab milik Terbit Rencana Perangingangin (TRP) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) itu, diketahuidari pemberitaan.
Proses refungsionalisasi
“Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 3 Tahun 2012 menyebutkan, rehabilitasi sosial adalah proses refungsiolisasi dan pengembangan, untuk memungkinkan seseorang mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar, dalam kehidupan masyarakat,” tutu Jimmy membacakan BAP Imran.
Kemudian, lembaga panti rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat.
Lembaga rehebelitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika yang dibentuk oleh masyarakat, harus berbadan hukum. Kemudian, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota merupakan unit pelaksana teknis, yang menyelengarakan rehebalitasi sosial tersebut.

Mendaftar ke kementrian
Selanjutnya, rehabilitasi sosial tersebut wajib mendaftar kepada kementrian atau instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial, sesuai dengan wilayah kewenangannya.
Persyaratan bagi penyelggara panti rehabilitasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat, harus memiliki ADART dan akte notaris pendirian yang disahkan Kemenkumham sebagai badan hukum. Serta memiliki nomor pokok wajib pajak dan keterangan domisili dari lurah atau kepala desa setempat.
“Selain persyaratan itu, panti rehabilitasi sosial yang dibentuk masyarakat, harus memiliki program kerja di bidang pelayanan rehabilitasi sosial, modal kerja, sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana dan laporan keuangan,” lanjut Jimmy.
Wajib membuat laporan
Selain itu, setiap lembaga rehabilitasi sosial wajib membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun. Hal itu mengenai penyelenggaraan kegiatan keuangan sumber daya manusia, aset, serta sarana dan prasarana, kepada instasi sosial setempat.







