Saksi Ahli Panti Rehab TRP Tak Hadir, JPU Bacakan BAP

d3dd3174 9866 454b a720 a49354bbcb3a

Berdasarkan data di Dinas Sosisal Provinsi Sumatera Utara, bahwa bangunan di belakang TRP tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Dinas Sosial Kabupaten setempat. Apbila pemilik bangunan telah mendaftarkannya dan memiliki izin operasional, maka dinas sosial kabupaten akan melaporkannya ke dinas sosisal provinsi.

“Dari keterangan saksi ahli, bangunan tersebut tidak layak untuk mendapatkan izin dari dinas sosial untuk dijadikan lembaga rehabilitasi sosial, sesuai peraturan perundang – undangan,” tandas Jimmy.

Perdagangan orang
Selanjutnya, JPU Baron Sidik membacakan BAP dari saksi Ninik Rahayu. Pada pokoknya memberikan keterangan terhadap peristiwa tersebut. Ninik menjelaskan, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman atau pemindahan seseorang dengan ancaman kekerasan.

“Namun pada faktanya, pusat rehabilitasi hanyalah kedok, tidak memenuhi syarat sebagai pusat rehabilitasi. Justru menjadi tempat terjadinya kekerasan dan eksploitasi,” tutur Baron membacakan BAP Ninik.

588bdc39 005b 4566 8c6f 5d987478a7b5

Selain itu, terdapat tindakan penjemputan paksa kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke kerangkeng. Adanya penampungan atau penyekapan di kerangkeng alias kereng. Terdapat juga pengiriman anak kereng ke perkebunan kelapa sawit milik TRP.

Merendahkan martabat
Hak – hak warga binaan yang seharusnya direhabilitasi juga tidak terpenuhi. Bahkan terjadinya pebuatan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan kekerasan. Masyarakat yang menjadi korban adalah yang dicap keluarga sebagai penyandang masalah sosial.

“Serangkaian perbuatan yang dilakukan para tersangka dapat dikulifikasikan sebagai tindakan eksploitasi yang mengarah kepada perbudakan. Yang namanya disebut dalam BAP dapat ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu TRP, SP, TS, JS, RG, serta nama lain termasuk oknum polisi dan TNI,” terang Baron.

Setelah JPU membacakan BAP saksi ahli, ketua majelis hakim Halida Rahardini SH MHum memutuskan untuk melanjutkan persidangan itu Selasa (27/9/2022) mendatang.

Menggali informasi
Sementara itu, Poltak Agustinus Sinaga, penasehat hukum para terdakwa mengatakan, sangat menyayangkan ketidakhadiran kedua saksi ahli. Dia menilai, baik pihaknya selaku penasehat hukum, JPU, dan hakim tidak bisa menggali informasi tentang perkara TPPO ini.

“Di kesaksian itu dibacakan soal BAP saksi ahli di kepolisian. Hal itu justru sedikit tendensius, karena kita tidak bisa menggali informasi,” ujar Poltak.

Setelah mendengar BAP saksi ahli yang dibacakan oleh JPU, kata Poltak, ada beberapa hal yang janggal dan berbeda dengan pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya. Dinas Sosial menyatakan, jika lokasi kerangkeng tidak layak untuk menjadi tempat rehabilitas atau tempat pembinaan.

Dinas sosial tidak melakukan monitoring
Namun langkah yang diambil oleh Dinas Sosial setempat, tidak ada melakukan monitoring bahkan menyampaikan ke Dinas Sosial Provinsi Sumut terkait hal itu. Padahal Dinas Sosial kabupaten sebelumnya sudah datang.

Jika perkara kasus TPPO kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-Angin ingin terang benerang, Poltak menegaskan, harusnya ketika para saksi diminta menjadi saksi ahli, harusnya siap untuk hadir di pengadilan.

“Apa susahnya hadir ke Pengadilan Negeri Stabat ini. Bukannya kita sama-sama untuk mencari kebenaran materil. Sehingga jelas kejadian tersebut ada atau tidak. Tadi disampaikan, ahli taunya dari media soal kasus kerangkeng ini. Sangat disayangkan sebetulnya ahli tidak hadir dalam persidangan ini,” tandas Poltak. (Ahmad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *