OPINI  

Lahan Ditimbun, Nasib Warga Dipertaruhkan

images 7
Ilustrasi

Oleh: Endah Sefria, S.E (Aktivis Muslimah)

Wilayah pesisir Belawan, Medan kerap kali dihadang masalah. Masalah kali ini menyangkut tentang mata pencaharian serta keadilan untuk warga yang terkait. Banyak perusahaan besar di kawasan Belawan melakukan alih fungsi lahan mangrove dan resapan air secara masif. Akan tetapi, beberapa diantaranya tidak memiliki izin lingkungan (AMDAL) yang sah. Penimbunan ini tidak jarang melibatkan organisasi ormas dan kelompok preman yang beroperasi atas nama perusahaan. Bahkan di satu tragedi, ada korban yang sedang panen udang yang merupakan tambak warisan keluarganya di tembak lengannya dalam kekacauan tersebut dan yang pasti para pelaku itu adalah bagian dari pekerja atau preman yang dipekerjakan dengan membawa alat berat lima unit untuk bekerja menimbun perairan rawa di Belawan tersebut dari jam 2.00 pagi. (Mongabay.co.id, 12/5/2025)

Bukan hanya menyengsarakan warga dan mematikan mata pencaharian mereka. Namun penimbunan lahan ini semakin memperparah bencana banjir rob yang hingga kini tidak ada penyelesaiannya. Bahkan banjir rob telah menggenangi Pelabuhan Belawan sehingga melumpuhkan kegiatan bongkar muat dari atas kapal maupun truk. Para pengguna jalan tentunya sangat terganggu. Ratusan rumah terendam air pasang, bahkan ketinggian pasang rob hingga 2,8 meter di sebagian wilayah pesisir Belawan.

Penimbunan lahan pesisir tanpa izin yang mengakibatkan banyak kerugian baik bagi warga setempat maupun keberlanjutan lingkungan hidup ditambah lagi sampai melibatkan kekerasan serta premanisme menunjukkan watak rakus sistem kapitalisme yang mengorbankan rakyat kecil demi kepentingan para pemilik modal atau para korporat.

Warga yang bahkan dengan tambak udang tradisionalnya warisan miliknya dirampas begitu saja lahannya demi pembangunan yang tidak punya dampak kebaikan untuk warga sekitar. Bukannya warga dibela dan diberikan hak hidup layak, masyarakat dan nelayan yang secara turun temurun menjaga lingkungan justru yang digusur secara sistematis. Rakyat kecil akan terusir dari kampung mereka seiring dengan semakin tingginya banjir rob yang notabenenya diakibatkan oleh reklamasi para korporasi yang tidak bertanggung jawab. Lebih dari itu, mereka akan kehilangan mata pencahariannya dan berujung kepada kemiskinan yang terstruktur.

Padahal harusnya, pemerintah peduli terhadap nasib rakyat yang terpinggirkan ini. Bukan mereka merasa betah tinggal di genangan banjir rob, namun karena masih ada harapan dalam mencari penghidupan di sana, maka mereka bertahan. Kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai nelayan tradisional. Dan dari sanalah mereka hidup memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Bukan mereka mencari kekayaan. Mereka hanya mengisi perutnya yang sejengkal itu.

Beginilah kita hidup di tengah dentuman keras sistem Kapitalisme yang selalu memihak kepada korporat namun rela menyengsarakan rakyatnya demi uang. Tidak ada keadilan yang bisa diharapkan. Para pejabat pun hanya mampu mengecam tanpa ada tindakan tegas bagi para korporat yang tidak bertanggung jawab ini. Mereka hampir tidak punya nyali kepada para oligarki padahal jelas dampak buruknya itu secara langsung kepada warga sekitar yakni rakyat jelata yang seolah tidak punya hak untuk dibela kepentingannya.

Dalam Islam, baik muslim maupun non-muslim berserikat dalam tiga hal, yakni air, padang rumput dan api, dan harganya adalah haram. Artinya, ketiganya tidak boleh dikuasai oleh individu maupun swasta. Karena wilayah perairan sifatnya dibutuhkan untuk hajat hidup orang banyak, maka perairan di wilayah Belawan adalah kepemilikan umum yang haram dikuasai oleh segelintir orang saja.

Apa-apa saja yang termasuk kepemilikan umum di dalam Islam itu dikelola oleh negara dan hasilnya diserahkan untuk kepentingan publik. Islam sangat tegas dalam hal ini, yakni larangan dalam menswastanisasi harta milik umum tersebut, terlebih jika diserahkan kepada para korporat yang hanya memfokuskan keuntungan semata.

Khalifah atau pemimpin negara wajib bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Bahkan negara bertanggung jawab penuh dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Amanah pemimpin itu begitu besar. Ada tanggung jawab yang luar biasa di pundaknya. Karena sejatinya pemimpin itu adalah pelayan atas seluruh urusan rakyatnya. Khalifah adalah pemimpin yang adil dan mampu dalam memecahkan segala permasalahan rakyatnya. Khalifah juga pemimpin yang sangat dicintai dan dirindukan rakyatnya. Pemimpin seperti ini tidak akan lahir dalam sistem Kapitalisme yang rusak dan merusak. Namun, pemimpin yang disebut Khalifah itu hanya ada dalam sistem Islam yakni Khilafah Islamiyah. Khalifah akan menjadi perisai bagi rakyatnya. Tempat mengadu segala urusan, serta tempat berlindung dari segala macam ancaman.

Wallahu a’lam bi shawab