FORUM Tebing Tinggi |
Desakan agar pimpinan daerah bersikap terbuka kian menguat pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi. Minimnya pernyataan resmi memicu beragam spekulasi di ruang publik.
Ketua Forum Mahasiswa Intelektual Kota Tebingtinggi, Muhammad Prima, meminta Wali Kota Iman Irdian Saragih dan Sekretaris Daerah Erwin Suheri Damanik segera memberikan klarifikasi kepada media.
Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus mencegah berkembangnya opini liar yang berpotensi merugikan banyak pihak.
“Pemerintah daerah perlu menyampaikan sikap resmi. Tegaskan bahwa proses hukum dihormati, diserahkan kepada kepolisian, serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” ujar Prima, Selasa (21/4/2026).
Prima menilai, kekosongan informasi dari otoritas justru membuka ruang tafsir yang tidak terkendali. Kondisi ini dinilai rawan memperkeruh suasana, apalagi kasus yang mencuat turut menyeret nama salah satu pejabat aktif di lingkungan Pemko.
Transparansi, lanjutnya, bukan sekadar komunikasi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat. Keterbukaan diyakini menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.
Desakan tersebut juga diperkuat oleh beredarnya rumor di internal pemerintahan yang menyebut adanya imbauan agar pejabat tidak memberikan keterangan kepada media terkait kasus OTT. Informasi ini belum terkonfirmasi secara resmi.
“Jika tidak diluruskan, rumor seperti ini akan berkembang menjadi persepsi negatif. Pemerintah harus segera memberi penjelasan agar tidak terjadi bias informasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Prima menegaskan bahwa dorongan untuk berbicara tidak dimaksudkan sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Menurutnya, penegakan hukum harus tetap independen, sementara pemerintah menjalankan perannya dalam memastikan informasi yang beredar di publik tetap akurat dan tidak menyesatkan.
Dalam situasi seperti ini, diam bukan lagi pilihan netral. Ketika ruang informasi dibiarkan kosong, spekulasi akan mengambil alih dan kepercayaan publik bisa runtuh bukan karena fakta, melainkan karena tidak adanya kejelasan dari pemegang otoritas. ( MET ).
