FORUM MEDAN | Persidangan dugaan korupsi penjualan aset PTPN I Regional I kembali membuka fakta mencengangkan. Sebanyak 1.300 unit rumah mewah di kawasan CitraLand yang telah 90 persen dilunasi konsumen, ternyata hingga kini masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Nusa Dua Propertindo (NDP).
Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai “bom waktu” yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum serius bagi para pembeli.
“Ini bakal jadi bom waktu ke depannya. Harganya mahal dibeli, tapi ketika dilunasi, pembeli tidak bisa menerima SHM karena tanahnya masih HGB,” tegas Ketua Majelis Hakim Muhammad Kasim dalam sidang, Senin (2/3/2026).
Perkara ini berawal dari penginbreng-an lahan seluas 8.077 hektare milik PTPN II ke PT NDP. Dari jumlah tersebut, 2.515 hektare masuk dalam skema kerja sama operasional (KSO). Sebanyak 93 hektare yang semula berstatus Hak Guna Usaha (HGU) telah berubah menjadi HGB.
Dari 93 hektare itu, sekitar 88 hektare telah dibangun kawasan residensial dengan total 1.300 unit rumah. Harga tiap unit tak main-main—berkisar Rp1,8 miliar hingga Rp6 miliar.
Namun ironisnya, seluruh unit tersebut masih berdiri di atas HGB atas nama PT NDP. Sertifikat Hak Milik (SHM) belum dapat diterbitkan karena HGB belum dipecah dan ditingkatkan.
90 Persen Lunas, SHM Tak Kunjung Terbit
Di hadapan majelis hakim, saksi dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) mengakui sekitar 90 persen rumah telah lunas dibayar konsumen. Akan tetapi, proses peningkatan status menjadi SHM terhambat akibat persoalan hukum yang membelit proyek tersebut.
Pengakuan itu langsung mendapat sorotan keras dari hakim anggota Yusafrihardi Girsang.
“Kalian sudah disumpah. Bisa jadi terdakwa kalian ini. Pengembalian aset 20 persen kewajiban siapa?” hardiknya di ruang sidang.
Peringatan itu memperlihatkan bahwa posisi pengembang bukan tanpa risiko. Jika terbukti ada keterlibatan dalam skema yang merugikan negara, bukan tak mungkin status saksi berubah menjadi terdakwa.
Perkara ini menjerat empat terdakwa, yakni: Irwan Perangin-angin (mantan Dirut PTPN II), Iman Subakti (Direktur PT NDP), Askani (mantan Kakanwil BPN Sumut) dan Abdul Rahim Lubis (mantan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang).
Dalam persidangan juga terungkap adanya dua skema KSO: antara PT NDP dan PT DMKR, serta antara PTPN II dan PT Ciputra KPSN.
Sementara itu, Senior Director Ciputra Group, Nanik J. Santoso, yang dijadwalkan hadir sebagai saksi, kembali absen. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memastikan akan melayangkan panggilan ulang.
“Akan dipanggil lagi. Alasannya belum bisa hadir,” kata JPU Hendri Edison Sipahutar.
Sorotan majelis hakim bukan tanpa alasan. Jika status HGB tak kunjung dipecah dan ditingkatkan menjadi SHM, para pembeli rumah mewah tersebut berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum jangka panjang.
Dalam praktik pertanahan, HGB memiliki batas waktu tertentu dan bergantung pada perpanjangan. Tanpa peningkatan menjadi SHM, kepemilikan konsumen tidak sepenuhnya kuat.
Kasus ini kini bukan hanya soal dugaan korupsi pengalihan aset negara, tetapi juga menyangkut kepastian hukum ribuan miliar rupiah dana masyarakat yang telah disetor untuk membeli hunian impian.
Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemanggilan ulang saksi kunci dari pihak pengembang. Publik menunggu: apakah “bom waktu” itu akan diredam, atau justru meledak menjadi krisis hukum yang lebih besar? (re)
