FORUM JAKARTA | Nusantara Youth Institute menggelar Diskusi Publik Nasional bertajuk “Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Perang Siber: Antara Proxy War dan Serangan Disinformasi” pada Sabtu (16/5/2026) di Aula Lantai 3 Kelurahan Rawabunga, Jakarta Timur. Kegiatan yang berlangsung pukul 13.30 hingga 17.00 WIB ini dihadiri mahasiswa, akademisi, komunitas, dan generasi muda yang memiliki perhatian terhadap isu keamanan siber dan literasi digital nasional.
Kegiatan ini dipandu oleh MC Irvianty Wahyuni Dalanggo selaku Ketua Umum KOHATI Jakarta Selatan, serta dimoderatori oleh Lingga Pangayumi Nasution selaku Direktur Eksekutif Nusantara Youth Institute. Adapun Ketua Panitia kegiatan ini adalah Gusvi Hendri.
Diskusi publik ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian terhadap meningkatnya ancaman perang siber, proxy war, serta serangan disinformasi yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas nasional, persatuan masyarakat, dan keamanan negara di era digital.
Dalam sambutannya, panitia menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital membawa manfaat besar bagi masyarakat, namun juga menghadirkan ancaman baru berupa serangan siber, manipulasi opini publik, penyebaran hoaks, hingga perang informasi yang dapat mengganggu ketahanan nasional.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dinamika perang siber dalam konteks keamanan nasional Indonesia, menganalisis kesiapan Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, teknologi, dan sumber daya manusia, serta mendorong sinergi antara pemerintah, militer, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ketahanan siber nasional yang berkelanjutan.
Hadir sebagai narasumber pertama, Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, Ph.D., yang diwakili oleh Bambang Tri Santoso, S.SN., S.M., selaku Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Komdigi. Dalam pemaparannya bertema “Penguatan SDM Digital dan Literasi Nasional dalam Menghadapi Disinformasi dan Proxy War”, Bambang menekankan pentingnya penguatan literasi digital masyarakat di tengah masifnya penyebaran informasi palsu di ruang digital.
Berdasarkan materi yang dipaparkan, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 230 juta pengguna internet dan 180 juta pengguna media sosial. Namun, tantangan literasi digital masih cukup besar, termasuk rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi hoaks serta minimnya budaya verifikasi informasi.
Ia juga menjelaskan bahwa hoaks dan disinformasi dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik, mulai dari perpecahan masyarakat, kerugian finansial, hingga terganggunya stabilitas pemerintahan.
Dalam paparannya, Bambang turut menjelaskan strategi nasional penanggulangan disinformasi yang dilakukan Kementerian Komdigi melalui pendekatan hulu, tengah, dan hilir, termasuk penguatan literasi digital masyarakat, monitoring konten negatif, hingga dukungan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks.
Selain itu, Bambang menyampaikan bahwa Komdigi terus mendorong berbagai program literasi digital nasional untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, kampanye digital, hingga kolaborasi dengan komunitas, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat. Program ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih cakap, aman, berbudaya, dan beretika dalam memanfaatkan ruang digital.
Sementara itu, narasumber kedua, Komandan Satuan Siber TNI Brigadir Jenderal TNI Juintah Omboh Sembiring, S.H., S.E., M.M., yang diwakili oleh Kolonel Laut (E) Fajar Agung Sutrisno, S.T., membahas tema “Strategi Pertahanan Siber Indonesia dalam Menghadapi Proxy War dan Ancaman Non-Konvensional.”
Dalam paparannya, Kolonel Fajar menjelaskan bahwa perang siber saat ini telah berkembang menjadi bagian dari strategi hybrid warfare yang tidak hanya menyerang sistem digital, tetapi juga memengaruhi psikologi dan opini publik masyarakat.
Ia memaparkan berbagai bentuk ancaman siber modern, mulai dari kebocoran data, ransomware, manipulasi informasi, propaganda digital, hingga operasi psikologis yang dapat mengancam stabilitas negara dan memecah persatuan bangsa.
Kolonel Fajar juga menyoroti peningkatan signifikan trafik anomali serangan siber di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk serangan terhadap infrastruktur strategis nasional seperti Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada tahun 2024.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media dalam memperkuat pertahanan siber nasional.
Menurutnya, penguatan pertahanan siber tidak hanya dilakukan melalui teknologi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, cyber awareness, regulasi, serta pembangunan sistem keamanan digital berbasis kecerdasan buatan dan deteksi ancaman secara real-time.
Dalam kesempatan tersebut, Kolonel Fajar juga menyampaikan bahwa TNI saat ini membuka peluang bagi generasi muda yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan keamanan siber melalui jalur khusus penerimaan prajurit siber. Program tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pertahanan siber nasional dengan merekrut talenta-talenta digital terbaik dari kalangan sipil untuk menjadi bagian dari pertahanan negara di ruang siber.
Diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang aktif menyampaikan pertanyaan dan pandangan terkait ancaman perang siber dan disinformasi di Indonesia. Kedua narasumber dinilai saling melengkapi dalam membahas dua dimensi utama ketahanan siber nasional, yakni dimensi sipil melalui penguatan SDM dan literasi digital, serta dimensi pertahanan melalui strategi keamanan dan pertahanan siber negara.
Melalui kegiatan ini, Nusantara Youth Institute berharap dapat meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya disinformasi dan perang siber, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis sebagai kontribusi pemikiran dalam memperkuat kebijakan keamanan siber Indonesia di masa depan. (rel)
