FORUM MEDAN | Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto, saat menggelar sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan 10 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan. Ia menyebut banyak cara yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan Pemko Medan dalam hal pengentasan kemiskinan. Di antaranya adalah menggalakkan bantuan KIS, KIP, PKH dan lainnya. Ia juga meminta masyarakat sedikit peduli mencari informasi tentang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sebab, dengan masuknya ke dalam DTKS, masyarakat kurang mampu bisa menerima bantuan pemerintah sampai batas dianggap mampu untuk mandiri. (Waspada.co.id.).
Tingkat kemiskinan begitu tinggi jumlahnya, berkisar hingga 1.343,86 Jiwa pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik). Banyak faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan, diantaranya faktor ekonomi, lapangan pekerjaan, keterampilan individu, pendidikan, kriminalitas, kesehatan yang sulit untuk didapatkan. Pemerintah sadar betul akan kondisi yang dirasakan masyarakat hari ini. Maka dari itu pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) yang diantaranya KIS,KIP dan PKH yang dijadikan sebagai pengentas kemiskinan yang terjadi. Lantas mampukah bantuan langsung tunai ini mencegah krisis kemiskinan ditengah-tengah masyarakat?
Sejatinya permasalahan kemiskinan yang ada dikota Medan merupakan salah satu permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Sayangnya, solusi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ini hanya berfokus pada pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sejak tahun 2005 program ini berlangsung, angka kemiskinan tak kunjung membaik. Malah penyaluran BLT ini menimbulkan masalah baru, seperti penyaluran tidak tepat sasaran, uangnya dipotong sana sini, bahkan dikorupsi.
BLT menjadi solusi pragmatis yang bersifat sementara. Layaknya pemberian obat penenang yang akan kembali kambuh bila khasiat obatnya habis. Pemberian BLT ini tak dibarengi dengan perbaikan sistem perekonomian yang ada. Sehingga, meskipun masyarakat mendapat BLT, mereka tetap harus membeli kebutuhan dengan harga yang mahal, termasuk juga pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, BLT itupun hanya menjangkau sebagian masyarakat saja, tidak ada jaminan bantuan bisa sampai pada setiap masyarakat yang berhak. Dilihat dari jumlahnya saja bantuan tersebut tidak akan meringankan perekonomian masyarakat. Jika memang benar pemerintah peduli dengan kepentingan rakyat pasti pemerintah memikirkan serius tentang perbaikan ekonomi secara sistemis, bukan setengah hati seperti hari ini. Sistem perekonomian kapitalisme jelas gagal dalam mensejahterakan rakyat. Penerapan sistem kapitalisme liberal hanya memperluas kesenjangan ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Karena itu, harusnya sistem perekonomian ini diganti dengan sistem perekonomian Islam yang telah nyata mampu menyejahterakan masyarakat.
Islam sebagai agama dan ideologi yang dibawa oleh Rasulullah Saw memiliki ide dan metode yang lengkap untuk mengatasi segala problematika manusia, termasuk kesejahteraan masyarakat. Seorang pemimpin (khalifah) didalam Islam dipilih untuk melayani seluruh masyarakat dengan menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat mulai dari sandang, pangan dan papan, dan termasuk pendidikan, kesehatan, serta keamanan. Karena itu, perekonomian dikelola sebaik mungkin dengan menjadikan Islam sebagai acuannya. Sumber-sumber pemasukan Negara Islam yang lebih dikenal dengan Baitul Mal, sama sekali tidak mengandalkan dari sektor pajak. Bahkan Negara sedapat mungkin untuk tidak memungut pajak dari rakyatnya. Sumber-sumber utama penerimaan negara untuk Kas Baitul Mal seluruhnya telah digariskan oleh syariah Islam. Paling tidak ada tiga sumber utama: Pertama, sektor kepemilikan individu, seperti sedekah, hibah, zakat dsb. Kedua, sektor kepemilikan umum seperti pertambangan, minyak bumi, gas, batubara, kehutanan dsb. Ketiga, sektor kepemilikan negara, seperti: jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, ‘usyur dsb. Negara wajib mengelola SDA tanpa ada privatisasi, yang kemudian hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat dengan mendistribusikan memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga murah. Negara juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi kepala keluarga yang punya tanggung jawab nafkah. Dari sinilah terlihat berapa pentingnya penerapan sistem kehidupan Islam di tengah-tengah masyaraka agar kesejahteraan hidup turut diraskan. Sudah saatnya mengganti sistem rusak dan merusak, yakni kapitalisme liberal dengan menjadikan Islam kembali memimpin seluruh kehidupan manusia dalam Naungan Daulah Islamiyah. Wallahu’alam Bissawab.
