FORUM TEBING TINGGI | Gelombang kritik terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, terus menguat. Setelah namanya menjadi sorotan dalam rekomendasi DPRD pada pembahasan LKPj Wali Kota Tahun Anggaran 2025, kini desakan evaluasi hingga permintaan mundur datang dari kalangan mahasiswa Al Washliyah.
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kota Tebingtinggi menilai kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi saat ini tidak berjalan sehat dan mulai kehilangan kepercayaan publik. Kritik tersebut disampaikan menyusul sejumlah persoalan yang dinilai semakin memperkeruh suasana pemerintahan.
Sekretaris HIMMAH Kota Tebingtinggi, Muhammad Prima, mengatakan pihaknya melihat banyak persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi. Mulai dari lemahnya koordinasi pemerintahan hingga pola komunikasi pejabat terhadap kritik masyarakat yang dianggap tidak mencerminkan sikap negarawan. “Kami melihat situasi birokrasi saat ini semakin tidak kondusif. Kritik publik seharusnya dijawab dengan sikap terbuka dan elegan, bukan dengan tindakan yang menimbulkan polemik baru,” ujar Prima kepada wartawan, Minggu (17/5/2026).
Menurut Prima, desakan terhadap Sekda semakin menguat setelah muncul dugaan tindakan intimidatif terhadap salah satu aktivis organisasi kepemudaan Al Washliyah di Kota Tebingtinggi.
Prima juga menyinggung peristiwa beberapa hari lalu ketika Sekda disebut mendatangi rumah Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Kota Tebingtinggi. Dalam pertemuan tersebut, Sekda diduga mempertanyakan keterlibatan Ketua GPA terkait akun anonim Facebook yang kerap melontarkan narasi bernada serangan terhadap pihak tertentu.
Prima menilai tindakan tersebut tidak tepat dilakukan oleh seorang pejabat tinggi birokrasi karena berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan persepsi intimidasi di tengah masyarakat. “Kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum atau penyebaran ujaran kebencian, ada mekanisme resmi dan aparat penegak hukum yang berwenang menangani. Jangan sampai kewenangan jabatan digunakan dengan cara yang justru menimbulkan ketakutan,” tegasnya.
HIMMAH juga menilai peristiwa itu dapat mencederai ruang demokrasi, khususnya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Selain persoalan tersebut, HIMMAH turut menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang berada di bawah koordinasi Sekda. Mereka menilai berbagai persoalan birokrasi yang belakangan mencuat menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan membutuhkan pembenahan serius.
“Kepercayaan publik tidak boleh terus dibiarkan menurun. Pemerintahan harus dijalankan dengan komunikasi yang sehat, terbuka, dan menghormati kritik,” kata Prima lagi.
Atas dasar itu, HIMMAH meminta Wali Kota Tebingtinggi segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap posisi Sekda demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
“Kami mendesak agar Sekda mundur dari jabatannya atau dievaluasi secara serius supaya situasi pemerintahan tidak semakin gaduh dan polemik di tengah masyarakat bisa segera mereda,” ujarnya.
HIMMAH memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan di Kota Tebingtinggi. Mereka juga meminta seluruh elemen pemerintah agar tidak alergi terhadap kritik, sebab kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
Diketahui, HIMMAH dan Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) merupakan badan otonom di bawah organisasi masyarakat keagamaan PD Al Washliyah Kota Tebingtinggi yang selama ini aktif menyuarakan isu sosial dan pemerintahan daerah.
Sebelumnya, DPRD Kota Tebingtinggi dalam rekomendasi LKPj Wali Kota Tahun Anggaran 2025 juga telah meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja Sekda. DPRD menilai koordinasi antar-OPD serta pengendalian birokrasi belum berjalan maksimal sehingga berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program pemerintahan.
Sejumlah elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, serta pemerintah daerah khususnya untuk oknum Sekda untuk tetap memelihara kondusivitas Kota Tebingtinggi dan Walikota Tebing Tinggi juga harus menyikapi berbagai dinamika secara bijaksana, agar stabilitas sosial dan pemerintahan tetap terpelihara demi kepentingan masyarakat luas. ( MET )
