Medan. Sulaiman (70) warga Lingkungan 31, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan menceritakan keluh-kesah kondisi ekonomi keluarganya yang miskin, apalagi kini mereka tak lagi mendapat bantuan langsung tunai (BLT) (medanbisnisdaily.com, 17/10/2022).
Tidak hanya Bapak Sulaiman, masih banyak kita jumpai warga yang berada di bawah garis kemiskinan hidup bergantung pada bantuan dari pemerintah. Mirisnya, bantuan yang diharapkan warga miskin tidak tepat sasaran. Sehingga adapun program bantuan dari pemerintah tidak banyak berefek kepada warga miskin. Beban hidup yang berat dan serba mahal harus terus dipikul. Sedangkan mata pencaharian tidak mendukung.
Dari catatan World Population Review, Indonesia tercatat sebagai negara termiskin urutan ke 73 di dunia. Bukan karena Indonesia negara miskin. Indonesia adalah negara besar dan kaya akan sumber daya alam. Indonesia penghasil batu bara terbesar ke-5 di dunia, emas terkaya dari 5 negara di dunia, nikel terbesar di dunia, CPO terbesar nomor 2 di dunia, pantai terpanjang nomor 2 di dunia. Belum lagi hutan, gas alam, dan tambang mineral lainnya adalah urutan 1-10 terbesar di dunia. Maka, apa ini masih di sebut negara miskin?
Pemerintah telah gagal menyejahterakan rakyatnya. Sumber daya yang dimiliki tidak ada korelasinya dengan kemakmuran rakyat. Jadi, di mana letak kesalahannya sehingga negara besar nan kaya ini masih menyandang gelar negara miskin di dunia? Rakyat miskin bukan karena mereka malas bekerja. Namun, dikarenakan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia. UU Omnibuslaw yang tidak berpihak kepada rakyat makin membuat terpuruknya kehidupan rakyat.
Belum lagi tingkat inflasi yang melambung tinggi. Subsidi BBM dan tarif listrik yang dicabut. Biaya kesehatan dan pendidikan yang mahal, dan banyak lagi permasalahan lainnya, makin membuat warga miskin sulit bangkit dari kemiskinannya. Biang kerok dari kemiskinan negeri ini adalah karena penerapan sistem Kapitalisme. Sistem Kapitalisme hanya berpihak kepada para pemilik modal. Makanya wajar, kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah hanya dinikmati oleh segelintir orang. Dengan adanya undang-undang penanaman modal asing dan undang-undang minerba, memuluskan asing dan aseng untuk menguasai sektor hajat hidup orang banyak.
Padahal, jika sumber daya alam dinasionalisasi oleh negara, dikelola dengan baik dan benar diamanatkan untuk rakyat, maka rakyat Indonesia tidak akan ada lagi yang menyandang status miskin. Terbukti, hari ini di tengah berlimpah ruahnya kekayaan alam kita, namun negeri ini masih diselimuti oleh kemiskinan. Pasalnya, karena kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, terutama asing. Bukan untuk rakyat seutuhnya. Maka benarlah pengaturan sistem Islam, bahwa sumber daya alam harusnya dikelola oleh negara dan hasilnya diserahkan untuk kemaslahatan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput, dan api.” (h.r. Ibnu Majah).
Islam juga mewajibkan laki-laki yang telah balig untuk bekerja mencari nafkah. “Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya (bekerja) sendiri dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak dan pembantunya adalah sedekah.” (h.r. Ibnu Majah). Bahkan negara akan memfasilitasi lapangan pekerjaan supaya laki-laki yang telah balig bisa melaksanakan kewajibannya tersebut. Adapun orang-orang yang cacat dan tidak mampu untuk bekerja, maka kebutuhannya akan ditanggung oleh negara.
