FORUM Tebing Tinggi | Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Kota Tebing Tinggi dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 21 Mei 2026. Aksi tersebut direncanakan berlangsung di Mapolres Tebing Tinggi dan Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas dinamika yang berkembang terkait pemerintahan di Kota Tebing Tinggi.
Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang beredar, massa aksi menyoroti rekomendasi DPRD Kota Tebing Tinggi mengenai evaluasi terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Tebing Tinggi. GPA menilai situasi yang berkembang belakangan ini telah menjadi perhatian publik dan berpotensi mempengaruhi stabilitas pemerintahan apabila tidak disikapi secara tepat.
Dalam agenda aksinya, massa disebut akan menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari dorongan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti berbagai laporan dugaan penyimpangan, hingga meminta Wali Kota Tebing Tinggi mengambil langkah evaluatif terhadap jajaran pemerintahan yang dianggap menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Wali Kota Tebing Tinggi harus mampu membaca kondisi daerah secara jernih dan objektif. Ketika situasi pemerintahan mulai dipenuhi kegaduhan serta menjadi sorotan publik, maka langkah cepat, bijak, dan terukur sangat dibutuhkan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” demikian kutipan seruan yang di sampaikan ke FORUM pada Senin (18/5/2026).
GPA Tebing Tinggi juga menegaskan bahwa aksi yang akan dilakukan merupakan bagian dari hak demokrasi warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Mereka mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban, menghormati aturan hukum, dan tidak terpancing provokasi yang dapat mengganggu keamanan daerah.
Rencananya, aksi akan melibatkan sekitar puluhan kader sebagai peserta dengan membawa atribut organisasi, spanduk, dan pengeras suara sebagai media penyampaian aspirasi.
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, berbagai kalangan berharap Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat merespons situasi secara terbuka dan bijaksana agar dinamika yang terjadi tidak semakin meluas serta tetap menjaga stabilitas pemerintahan dan kondusivitas masyarakat.
Dalam beberapa waktu terakhir, isu terkait evaluasi pejabat di lingkungan Pemko Tebing Tinggi memang terus menjadi pembahasan di ruang publik.
Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari organisasi kepemudaan hingga kelompok aktivis sosial, mulai menyampaikan pandangan kritis mereka terhadap kondisi birokrasi dan tata kelola pemerintahan saat ini.
Tekanan terhadap pemerintah daerah juga dinilai semakin menguat setelah muncul berbagai pernyataan dan sikap dari sejumlah elemen yang meminta adanya pembenahan internal di lingkungan pemerintahan.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang berkembang tidak lagi dipandang sebagai isu biasa, melainkan telah menjadi perhatian luas masyarakat Kota Tebing Tinggi.
Beberapa pengamat menilai, Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu mengambil langkah komunikasi publik yang lebih terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Selain itu, pendekatan yang mengedepankan transparansi dan evaluasi internal dianggap penting untuk meredam ketegangan serta menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
“Saat ini bukan lagi soal siapa yang kuat bertahan, tetapi bagaimana pemerintah mampu menunjukkan sikap bijak dan responsif terhadap suara publik. Ketika banyak elemen mulai menyuarakan hal yang sama, maka itu harus menjadi alarm serius untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh,” ujar salah satu tokoh pemuda dalam diskusi di ruang publik di sebuah lokasi tongkrongan di Tebing Tinggi. ( MET )
