Saat ini pemerintah melakukan kebijakan adanya pelonggaran pembatasan di masa pandemi. Ahli kesehatan masyarakat Hermawan Saputra menyayangkan hal ini terjadi. Jika niatnya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian, tetapi faktanya pelanggaran itu membuat masyarakat cenderung mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan sekarang kita bisa melihat mulai dari jalanan, orang berangkat dan pulang dari perkantoran, pemukiman, di tempat-tempat fasilitas pelayanan publik, tempat rekreasi, kuliner, dan lainnya hampir semuanya sudah bebas, jadi itu sangat disayangkan di mana pemerintah terlalu excuse secara berlebihan dalam kebijakannya sendiri. Dengan begitu protokol kesehatan yang longgar ini justru akan tetap membuat risiko data covid-19 tinggi di tengah masyarakat (Kompas.com.14/Juni/2022).
Kebijakan tersebut terlalu terburu-buru ditetapkan pemerintah. Pasalnya kasus covid-19 di indonesia masih belum dapat dikatakan baik-baik saja. Tercatat penambahan kasus positif Covid-19 menurut Kemenkes per tanggal 16 Juni 2022 bertambah 1.173 jiwa sehingga kasus positif menjadi 6.064.424 jiwa. Sehingga jika terjadi pelonggaran protokol kesehatan maka akan memungkinkan pandemi kembali meningkat. Bukankah ini bentuk peremehan yang akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri? Parahnya, penguasa hanya berfokus pada perekonomian dan mengabaikan keselamatan nyawa masyarakat. Padahal, ketika pandemi semakin meningkat justru akan mengganggu perekonomian itu sendiri hingga kembali lagi dalam keterpurukan ekonomi. Maka, penanganan covid-19 yang tidak tuntas membuat pandemi berlarut-larut sampai kini. Apalagi diberikan pelonggaran malah akan menjadi kebablasan.
Pemerintah seharusnya serius dalam penanganan dengan tetap mengawasi ruang-ruang publik. Jika pemerintah tidak serius, maka kasus terburuknya adalah indonesia akan masuk pada tingkat hiperendemi. Dengan demikian kasus ini tidak akan pernah tuntas. Inilah yang terjadi ketika hidup dalam sistem kapitalisme-sekular yang memisahkan aturan Allah dalam kehidupan. Aturan kehidupan berjalan berdasarkan kehendak manusia dan menyampingkan kehendak Allah. Maka yang terjadi adalah segala kebijakan yang dibuat hanya berdasarkan kepentingan individu atau golongan belaka. Tak memikirkan kemaslahatan publik. Maka, tampak dalam sistem Kapitalisme nyawa manusia bukan sebagai hal yang utama. Penguasa malah sibuk memikirkan ekonomi di tengah taruhan nyawa. Sangat sedikit sekali memiliki nurani terhadap rakyatnya. Jika sistem ini terus diterapkan maka kesengsaraan akan terus dirasakan.
Maka, kita butuh sistem yang mampu mengubah keadaan saat ini menjadi jauh lebih baik. Sistem yang kita butuhkan harus mampu memberantas pandemi secara mengakar dan menyeluruh, yakni sistem pemerintahan Islam dalam naungan Daulah Islamiyyah.
Berbeda hal dengan penanganan pandemi di dalam Islam. Di dalam Islam pemerintah dari awal adanya pandemi akan menutup akses ataupun jalan masuknya covid-19 di dalam wilayah Islam dan memisahkan antara yang sakit dan juga yang sehat sehingga yang sehat akan dapat melakukan aktivitas seperti biasa tanpa ada kendala apapun. Untuk itu pemerintah di dalam Islam akan melakukan persiapan yang maksimal dengan mengambil keputusan semata-mata demi kepentingan rakyatnya. Islam akan mengedukasi rakyat untuk mampu mengendalikan setiap aktivitasnya dengan menjalankan protokol kesehatan dan dilakukan dengan bertujuan sebagai penjagaan ataupun evaluasi secara berkala demi penanganan perspektif yang aktif, sehingga protokol kesehatan tetap diterapkan hingga masyarakat sehat aman dan produktif. Islam juga akan memberikan dan memastikan kekebalan tubuh di setiap rakyatnya pemberian cakupan tinggi sehingga kekebalan tubuh di setiap masyarakat akan terpenuhi.
Islam tidak akan terburu-buru dalam menentukan suatu kebijakan apalagi di masa pandemi dan Islam melindungi keselamatan dan nyawa manusia bukan hanya semata-mata ingin meningkatkan status ekonomi. Pemerintah akan menjalankan dengan serius penanggulangan pandemi covid-19. Islam akan memberikan pelayanan secara optimal kepada setiap individu masyarakat baik itu dalam situasi pandemi maupun di situasi endemi. Islam akan menanggung semua biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan. Karena itu adalah kewajiban negara sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Maka keselamatan nyawa masyarakat benar-benar diutamakan negara yang menerapkan sistem Islam Kaffah, sekaligus yang memberikan dan memecahkan segala permasalahan manusia sehingga kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat dapat tercapai. Wallahua’lam Bissawab.
